KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya Pemerintah Amerika Serikat (AS) mereview fasilitas Generalized System of Preference (GSP) terhadap Indonesia diproyeksi akan menganggu ekspor RI ke AS. Salah satunya: udang yang 70% dari produksinya ekspor ke Paman Sam itu.

Selama ini, AS merupakan tujuan ekspor terbesar udang Indonesia. Sebelum review GPS kelar, pengusaha terus melakukan penjajakan pasar baru. Beberapa alternatif pasar yang dijajaki untuk ekspor udang adalah China dan Timur Tengah. Kedua wilayah ini dinilai mampu menampung udang Indonsia di tengah tekanan ekspor AS dan Uni Eropa.

Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI) Iwan Sutanto mengatakan penjajakan ekspor udang ke China sudah mulai dilakukan. Saat ini, Negeri Tirai Bambu tersebut sudah mengimpor dalam jumlah kecil udang Indonesia. "Potensi ekspor udang ke China dan Timur Tengah besar. Jumlah penduduknya juga besar," ujarnya, Senin (20/8).

Menurut Iwan, saat ini, harga udang Indonesia mengalami penurunan karena ancaman ekspor dari AS dan Uni Eropa. Sebagai contoh, udang ukuran 30 harganya turun Rp 7.000 menjadi Rp 93.000 per kilogram (kg). Hanya, secara umum rata-rata harga udang dengan ukuran yang lebih besar sekitar Rp 80.000 per kg.

Penurunan tersebut terjadi karena Indonesia harus bersaing juga dengan produsen udang lainnya seperti Vietnam, dan India. Apalagi belakangan, produksi udang di India mengalami surplus sehingga harganya jatuh. Tahun ini, produksi udang budidaya diproyeksikan mencapai 700.000 ton, naik 9% dari tahun 2017 yang sebesar 642.000 ton

Arik Hari Wibowo Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan dari Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan pemerintah mendukung pengembangan pasar ekspor udang. Selain membuka pasar alternatif, pemerintah juga memastikan pengembangan udang khususnya dalam fasilitas dan akses distribusi.

Kata dia, masalah dalam budidaya udang saat ini adalah pendangkalan dan kerusakan pada saluran irigasi tambak. :Ini akan mempengaruhi pada kesehatan udang dan kualitas air," kata Arik. Karena itu, KKP mendorong program kemitraan antara swasta dengan petambak agar mereka mendapat teknologi yang bagus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie