KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha mengusulkan pembangunan kawasan industri tekstil. Salah satu daerah yang diusulkan oleh pengusaha berada di kawasan Tegal, Jawa Tengah. Di kawasan tersebut telah siap lahan sekitar 4.000 hektare (ha).

"Harganya relatif berdaya saing dibandingkan dengan negara lain," ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (21/11).

Kawasan terpadu nantinya akan memusatkan seluruh industri tekstil pada satu kawasan. Dari pencelupan hingga industri pembuatan produk tekstil jadi.

Pada kawasan tersebut juga akan memudahkan pengolahan limbah dari industri tekstil. Pengolahan limbah bisa juga dilakukan secara terpadu oleh seluruh industri di kawasan tersebut.

Ade mengusulkan nantinya pengolahan limbah dikelola oleh pemerintah. Tujuannya agar pemerintah dapat mengawasi secara langsung mengenai limbah pabrik tekstil.

"Sehingga seluruh perizinan yang ada limbah cairnya harus pindah ke kawasan industri ini sehingga pemerintah gampang mengontrolnya," terang Ade.

Pengusaha juga mendapat keuntungan terbebas dari masalah pidana berkaitan dengan limbah. Di samping itu pengusaha akan membayar untuk setiap limbah yang dibuang ke pengolahan tersebut.

Meski begitu upaya lain juga perlu dilakukan untuk meningkatkan investasi industri tekstil. Hak Guna Bangunan (HGB) pada kawasan tersebut diusulkan selama masa waktu 50 tahun.

Selain itu pengusaha juga meminta agar pemerintah memperbaiki infrastruktur pendukung seperti gas industri dan listrik. Harga gas industri dan listrik harus ditekan agar tidak membebani biaya produksi.

"Masalah energi gas ada juga energi sekunder yaitu listrik yang relatif masih lebih mahal," jelas Ade.

Selain itu izin berusaha harus dipermudah. Ade bilang saat masih terdapat banyak investor yang menunggu keseriusan untuk perbaikan perizinan di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi