JAKARTA. Boleh suka, boleh tidak. Namun pelemahan daya beli masyarakat memang nyata. Pemerintah harus bergerak cepat untuk memacu konsumsi sekaligus laju ekonomi.

Lemahnya daya beli ini tergambar dari data Nielsen. Riset lembaga ini yang diterima KONTAN menunjukkan, pertumbuhan penjualan barang kebutuhan bulanan konsumen pada semester I-2017 hanya 3,7% year on year (yoy). Pertumbuhan itu di bawah periode sama tahun 2016 yang naik sebesar 10,2%.

Sedangkan penjualan kelompok makanan hanya tumbuh 4,2%, lebih lambat dari periode sama tahun 2016 yang tumbuh 10,7%, dan non makanan 2,4%, anjlok dari 9,1%. Menurut Nielsen, penjualan bahan pangan, seperti mi instan turun 4,4%, air mineral turun 1,8%, dan teh turun 9,2%. Di kelompok non-makanan, penyusutan penjualan terjadi pada sampo sebesar 2,2%, detergen 0,7%, sabun 1,8% dan produk perawatan kulit 1,3%.

Nielsen juga menampik asumsi yang mengatakan, turunnya pertumbuhan penjualan eceran karena ada pergeseran ke penjualan online. Nielsen menghitung, penjualan barang kelontong (grocery) tahun 2016 mencapai Rp 450 triliun. Dengan pertumbuhan penjualan 11% di semester I-2016, kenaikan penjualan sekitar Rp 49 triliun di 2017.

Sedangkan pertumbuhan penjualan barang konsumer periode sama tahun ini diperkirakan hanya 3,7% atau bertambah Rp 16 triliun. Padahal, penjualan barang konsumer via e-commerce tahun ini diperkirakan hanya naik Rp 1,5 triliun (lihat tabel).

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani berharap pemerintah memberikan stimulus keringanan pajak untuk mendongkrak daya beli konsumen. "Sekarang daya beli turun, kenapa pemerintah tidak bikin kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kebijakan ini berhasil diterapkan di Thailand," kata dia kepada KONTAN, Senin (14/8).

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan berharap pemerintah fokus meningkatkan daya beli konsumen di kelompok ekonomi menengah. Selain insentif pajak, pemerintah tak membuat regulasi yang menekan konsumsi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan listrik.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga meminta pemerintah tak lagi memangkas anggaran, terutama belanja perjalanan dinas. Bila perlu dipercepat dan ditujukan ke kota-kota kecil. "Setiap PNS rapat di daerah, ekonomi lebih bergerak," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini