KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan utang Indonesia yang lebih cepat dari pendapatan perlu diwaspadai. Sebab saat ini Debt Service Ratio (DSR) Indonesia melonjak ke level yang mengkhawatirkan.

Meningkatnya angka DSR ini sebagai sinyal bahwa ruang fiskal untuk belanja prioritas semakin tergerus.  Hal ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar risiko ekonomi tidak semakin membesar.

Berdasarkan data dari Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, DSR, yang mengukur rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara diproyeksikan mencapai 45% pada 2025 dan 40% pada 2026.

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

Baca Juga: Tak Seberuntung Jokowi, Pemerintahan Prabowo Dihantui Empat Krisis Ekonomi

Angka ini jauh melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan sebesar 25% hingga 30%.

Menurutnya, peningkatan DSR Indonesia menandakan risiko fiskal yang semakin nyata yang akan dihadapi Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika DSR-nya sudah tinggi, ini lampu kuning," ujar Wija dalam  Webinar: Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Rabu (22/1).

Dengan kondisi tersebut, kapasitas Prabowo untuk menambah utang ke depannya akan semakin menipis.

"Pada masa pemerintahan Jokowi, berutang itu sangat memungkinkan karena masih punya kapasitas berutang. Bedanya sekarang, Prabowo sudah tidak punya kapasitas berutang lagi," katanya.

Baca Juga: Asumsi Suku Bunga SBN 10 Tahun Disepakati 7,0% di 2025, Ekonom: Berpotensi Terlampaui

Wija menyebut, tingginya DSR juga memengaruhi persepsi investor terhadap surat utang Indonesia. Dengan risiko yang meningkat, investor cenderung meminta imbal hasil yang lebih tinggi.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa sejak Prabowo menjabat, tren kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia berpotensi membebani anggaran negara.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun ini telah mencapai lebih dari 7%. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan bunga utang tertinggi di Asia Tenggara.

"Artinya kalau imbal hasilnya 7% lebih, ini akan berkorelasi dengan bunga utang pemerintah yang akan semakin berat," ujar Bhima dalam Konferensi Pers, Selasa (21/1).

Baca Juga: Asumsi Rupiah dan Bunga SBN Kembali Berubah

Menurutnya, bunga utang yang tinggi ini mencerminkan risiko yang meningkat pada profil surat utang pemerintah, yang dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan fiskal dan ekonomi.