JAKARTA. Nafsu besar pemerintah untuk meningkatkan program pelatihan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berbanding terbalik dengan anggaran yang mereka sediakan. Untuk anggaran balai latihan kerja saja misalnya, saat ini anggaran yang disediakan baru mencapai Rp 1,7 triliun.

Bambang Satrio Lelono, Dirjen Pembinaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja mengatakan, jumlah anggaran tersebut itupun tidak dikhususkan untuk program latihan kerja. Anggaran tersebut juga digunakan untuk gaji pegawai maupun operasional.

Bambang mengatakan, alokasi anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan. Apalagi, kalau melihat jumlah balai latihan kerja di seluruh Indonesia saat ini yang mencapai 301 balai dan kondisinya banyak yang memprihatinkan.

Bambang mengatakan, pihaknya pernah menghitung, jumlah kebutuhan ideal untuk pengembangan pelatihan ketrampilan di balai latihan kerja mencapai Rp 5 triliun. "Tapi itu hitungan 2010, sekarang pasti kebutuhannya lebih besar apalagi ada rencana dari pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat kita," katanya di Jakarta, Kamis (2/1).

Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja mengatakan, pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan program peningkatan pelatihan kerja. Peningkatan tersebut diusulkan dengan merealokasikan anggaran fungsi pendidikan yang saat ini besarnya sekitar Rp 470 triliun.

Hanif mengatakan, usulan realokasi anggaran tersebut disampaikan karena kondisi angkatan kerja saat ini memprihatinkan. Saat ini jumlah angkatan kerja mencapai 125 juta. Tapi dari jumlah tersebut, 60% di antaranya merupakan lulusan SD dan SMP.

"Mereka perlu ditingkatkan ketrampilannya,harus jadi prioritas, tanpa itu mereka akan tetap miskin," katanya.

Hanif mengatakan, realokasi anggaran pendidikan 10% saja untuk melaksanakan program pelatihan ketrampilan akan menimbulkan dampak besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia