KONTAN.CO.ID - Pada tanggal 16 Oktober yang lalu, APBN Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan pengesahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sekitar Rp2.802,29 triliun, sementara belanja negara dianggarkan mencapai Rp3.325,12 triliun. Defisit diproyeksikan sekitar Rp522,83 triliun atau sekitar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Terkait belanja negara, alokasi dana dibagi antara Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,53 triliun, dan anggaran Transfer ke Daerah sekitar Rp857,59 triliun.

Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kebijakan belanja pemerintah difokuskan pada akselerasi transformasi ekonomi, peningkatan kualitas belanja (spending better), pendorong subsidi yang tepat sasaran, serta upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meratakan pembangunan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

APBN 2024 dapat berperan optimal, anggaran difokuskan pada berbagai tema yang krusial. Antara lain, dana dialokasikan untuk pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, bidang kesehatan untuk percepatan penurunan stunting dan kelanjutan transformasi sistem kesehatan. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk perlindungan sosial agar dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun SDM jangka panjang. Sebagai tambahan, subsidi diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dana juga disisihkan untuk sektor infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Anggaran ketahanan pangan diperuntukkan bagi peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Selain itu, sejumlah dana dialokasikan untuk sektor hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mendukung pengamanan pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam situasi ketidakpastian global yang dipicu oleh krisis geopolitik yang masih berlangsung dan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada penurunan permintaan global, termasuk terhadap produk-produk Indonesia, pelaksanaan APBN Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan. Meskipun demikian, APBN 2024 tetap harus berperan sebagai shock absorber untuk meredam dampak guncangan ekonomi global dan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh stakeholders menjadi krusial untuk meningkatkan akselerasi dan kualitas implementasi anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menekankan, "Dalam dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil, kerja keras dan sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas (spending better), sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia."

Dalam kerangka teori ekonomi permintaan agregat, belanja pemerintah dianggap sebagai salah satu komponen penting dari Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah secara langsung berpotensi meningkatkan output ekonomi Indonesia. Namun, yang lebih penting dari dampak langsung tersebut adalah efek multiplier dari belanja pemerintah yang mampu menggerakkan roda perekonomian secara menyeluruh.

Dalam situasi tersebut, upaya akselerasi belanja pemerintah menjadi krusial agar manfaat APBN dapat dirasakan dengan lebih cepat oleh masyarakat. Oleh karena itu, akselerasi belanja negara perlu dimulai sejak awal tahun anggaran, dan pencapaian output sesuai dengan target yang telah ditetapkan harus diawasi dengan cermat melalui serangkaian strategi berikut:

Pertama, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, yang diikuti dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Setiap Kementerian Negara/Lembaga, dalam melaksanakan APBN, perlu menyusun rencana kegiatan yang disertai dengan perencanaan penarikan dana dan pencapaian output secara berkala. Rencana kegiatan, terutama dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat tersebar merata sepanjang tahun dan tidak mengalami penumpukan di akhir tahun.

Selanjutnya, langkah kedua adalah mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Beberapa upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kecepatan dalam pengadaan mencakup seleksi penyedia barang/jasa sebelum DIPA diterbitkan, yang umumnya dikenal sebagai lelang dini. Langkah ini bertujuan agar kontrak dapat disiapkan sejak awal tahun, memastikan kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan dengan segera. Selain itu, diharapkan Kementerian Negara/Lembaga juga dapat segera melaksanakan PBJ tanpa perlu melibatkan mekanisme lelang, mengingat bahwa proses ini lebih sederhana dan tidak memakan waktu panjang.

Kemudian, penting bagi pemerintah untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial serta mengakselerasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan untuk mendukung masyarakat miskin atau yang tidak mampu, dengan tujuan melindungi mereka dari risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan. Kepresisian data penerima bantuan sosial menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa belanja pemerintah tepat sasaran. Selain itu, percepatan penyaluran juga sangat penting agar daya beli masyarakat yang berhak tetap terjaga sepanjang tahun.

Berkat upaya akselerasi yang diterapkan oleh semua Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan secara konsisten mendorong, memantau, dan mengevaluasi hasilnya. Setidaknya setiap triwulan, diadakan pertemuan one-on-one dengan masing-masing Kementerian Negara/Lembaga untuk mengidentifikasi kendala, mencari solusi, dan merumuskan langkah-langkah lanjutan terkait permasalahan dalam implementasi APBN.

Selain itu, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memacu akselerasi, memastikan tata kelola pelaksanaan anggaran, serta mendukung pencapaian output yang telah ditargetkan. Sebagai langkah tambahan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Keuangan juga melakukan pengawasan terhadap pencatatan informasi terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja APBN.

Tindakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas belanja juga diterapkan melalui penyederhanaan proses bisnis pengelolaan keuangan, yang termasuk dalamnya adalah modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran. Upaya modernisasi dan digitalisasi ini akan terus ditingkatkan ke depannya dengan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang menyeluruh, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan keuangan dan kinerja yang terintegrasi.

Berbagai inovasi yang bertujuan menyederhanakan proses bisnis pengelolaan keuangan diharapkan dapat semakin mempermudah Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan APBN. Hal ini bertujuan agar fokus kinerja dapat diarahkan pada pencapaian target kinerja kegiatan dan peningkatan kualitas belanja. Kualitas belanja tidak hanya diukur dari tingkat realisasi/penyerapan yang tinggi, tetapi juga dilihat dari seberapa efektif belanja pemerintah dalam menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan belanja yang cepat dan merata, serta berkualitas sepanjang tahun, tentu diperlukan sinergi dari semua pihak yang terlibat. Kesadaran dan komitmen dari Kementerian Negara/Lembaga dalam menjalankan belanja yang berkualitas, serta inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, menjadi sangat penting demi tercapainya APBN yang sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan dorongan optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"APBN telah bekerja keras sepanjang waktu dan akan terus mengupayakan kinerja optimal pada tahun 2024 untuk menghadapi tantangan dinamika ekonomi. APBN juga diharapkan menjadi alat transformasi ekonomi yang inklusif serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, banyak faktor menjadi penentu keberhasilannya. Langkah-langkah menuju tujuan ini harus diambil secara bersama-sama oleh berbagai pihak dan merata di seluruh penjuru Indonesia. Kesehatan APBN juga harus terus dijaga, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan cita-cita menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkelanjutan," tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal