KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan minyak sawit nasional diproyeksi terus meningkat seiring penerapan program B50 mulai Juni 2026 dan naiknya konsumsi domestik. Hingga 2045, kebutuhan crude palm oil (CPO) diperkirakan mencapai 41 juta ton.

Di tengah lonjakan permintaan itu, produktivitas kebun sawit—terutama milik petani rakyat—dinilai masih belum optimal. 

Padahal, potensi produksi bisa mencapai 5–6 ton CPO per hektare per tahun. Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi kunci agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi tanpa mengganggu ekspor.

Dewan Pakar P3PI dan Media Perkebunan, Gusti Artama Gultom, menilai percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi langkah mendesak. Menurutnya, kebun yang diremajakan mampu meningkatkan produksi lebih dari 3 ton CPO per hektare per tahun dibanding tanaman tua.

"Implementasi B50 membutuhkan sekitar 17–18 juta ton CPO, sementara kebutuhan pangan juga terus naik. Replanting harus segera dilakukan," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga: Harapkan Produksi Maksimal, Petani Sawit Didorong Gunakan Bibit Unggul

Namun, replanting perlu dibarengi teknik budidaya yang tepat. Ketua Panitia Teknis Kelapa Sawit (TKS) 2026, Hendra J. Purba, mengatakan peluang perluasan lahan sawit di daerah sentra seperti Kotawaringin Barat sudah sangat terbatas, sehingga intensifikasi menjadi satu-satunya jalan.

"Fokusnya ada di kebun rakyat. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah penggunaan benih ilegitim, karena itu kami menghadirkan produsen kecambah agar petani mendapat akses benih unggul," katanya.

Wakil Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, Siswanto, menambahkan petani sawit saat ini menghadapi tekanan besar, mulai dari tantangan global hingga adaptasi teknologi yang harus segera direspons untuk menjaga daya saing industri.

“Produktivitas harus ditingkatkan, baik di perusahaan maupun khususnya petani rakyat,” ujarnya.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, sawit menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan hampir 60% masyarakat bergantung pada sektor ini. 

Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, mengatakan pemerintah daerah rutin mengalokasikan bantuan bibit sawit sebanyak 25.000 bibit per tahun bagi kelompok tani dan petani perorangan.

Baca Juga: Cek Daftar Saham Sawit di BEI, Intip Korporasi dari Hulu ke Hilirnya

“Ekonomi kami bergerak dari kelapa sawit. Kalau sektor ini terganggu, daya beli masyarakat ikut terdampak,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya perlindungan pekerja perempuan, pencegahan pekerja anak, serta penerapan upah layak di sektor perkebunan.

Berbagai isu tersebut menjadi fokus dalam Teknis Kelapa Sawit (TKS) 2026 yang digelar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada 28–30 April 2026. Kegiatan yang didukung BPDP dan GAPKI Kalteng ini menghadirkan diskusi, pameran teknologi, dan kunjungan lapangan untuk memperkuat produktivitas sawit rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News