KONTAN.CO.ID - LPS - Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari amandemen UU P2SK, saat ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang menyiapkan aktivasi Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan dapat berlaku pada Juli 2027, salah satu hal yang krusial adalah penyiapan regulasi mengenai kepesertaan Penjaminan Polis Asuransi, hal ini menjawab pertanyaan masyarakat bagaimana tingkat perlindungan dan efektivitas program yang dapat dirasakan oleh publik bila nanti telah diaktivasi.

"Sebab, dalam desain program Penjaminan Polis Asuransi, peserta Penjaminan Polis Asuransi bukanlah masyarakat secara langsung, melainkan Perusahaan Asuransi (PA) dan Perusahaan Asuransi Syariah (PAS) yang menyelenggarakan asuransi umum dan asuransi jiwa. Di luar itu, seperti Asuransi Sosial, Program Asuransi Wajib dan Reasuransi, tidak dapat menjadi peserta Penjaminan Polis Asuransi," ujar Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Asuransi LPS Aroma Patria di Yogyakarta, Jumat (06/11/2026).

Menurutnya, Industri dan masyarakat juga perlu mencermati aspek kepesertaan ini, sebab meskipun UU P2SK mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menjadi peserta penjaminan, namun kepesertaan program ini tidak berlaku secara serta-merta.

Pertama-tama suatu perusahaan wajib memenuhi tingkat kesehatan tertentu sebelum ditetapkan menjadi peserta Penjaminan Polis Asuransi. Tingkat kesehatan tertentu ini nantinya akan ditetapkan oleh LPS dengan berkoordinasi dengan OJK melalui perhitungan Risk Based Capital masing-masing perusahaan.

Adapun, penggunaan prasyarat tingkat kesehatan ini merupakan best practice yang juga berlaku di negara-negara lain yang menerapkan Penjaminan Polis Asuransi.

"Dengan mewajibkan syarat tingkat kesehatan tertentu, diharapkan program Penjaminan Polis Asuransi dapat terhindar dari risiko kegagalan peserta di fase awal implementasi. Selain itu, penetapan syarat tersebut penting bagi keberlanjutan manfaat program Penjaminan Polis Asuransi,” jelasnya.

LPS Pastikan Mekanisme yang Transparan dan Tertib Jelang Penjaminan Polis Asuransi

Selanjutnya, Direktur Group Penanganan Klaim Polis LPS Muhamad Yusron juga memastikan tata kelola kepesertaan yang jelas serta waktu transisi yang juga memadai. Hal ini menjadi faktor keberhasilan untuk mewujudkan proses kepesertaan yang tertib dan terjaganya kepercayaan publik.  

“Ada beberapa tantangan, antara lain bagaimana mengelola masa transisi ketika terdapat PA yang belum memenuhi syarat kepesertaan pada tahap awal. Oleh karenanya diperlukan masa transisi yang transparan dan terukur untuk memberikan waktu yang memadai bagi PA dalam memenuhi persyaratan sekaligus menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.

Ia pun menekankan, bahwa LPS akan memastikan transisi menuju penjaminan polis asuransi yang transparan dan tertib dengan didukung kesiapan industri yang memadai. Semisal pada saat fase registrasi, ada beberapa tahapan yang menjadi fokus  LPS, diantaranya :

- Pendaftaran kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis secara bertahap.  

- Perusahaan asuransi yang masih memerlukan penguatan kondisi keuangan akan diberikan masa transisi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kesiapan operasional (berkoordinasi dengan OJK). waktu yang diberikan sekitar 2 bulan, jika 2 bulan belum sehat maka PA tersebut belum dapat menjadi peserta program penjaminan polis, dan PA tersebut dapat mengulang proses tersebut di periode selanjutnya

- Jangka waktu, persyaratan kepesertaan, dan target pencapaian akan ditetapkan secara jelas untuk setiap tahapan.

Yang tidak kalah penting, LPS pun senantiasa menguatkan strategi komunikasi terkait persyaratan kepesertaan, ketentuan transisi, dan status kepesertaan kepada PA, otoritas terkait, dan masyarakat dalam rangka mengelola ekspektasi serta menjaga kepercayaan publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News