KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 menyebut bantuan kartu prakerja ada yang tidak tepat sasaran. BPK menyebut. bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Sebab diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta,” ujar Isma saat penyampaian IHPS II tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5). Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, M. Rudy Salahuddin mengatakan, program kartu prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia, melalui skilling, reskilling, maupun upskilling.
Penjelasan Kemenko Perekonomian Soal Bantuan Kartu Prakerja yang Tak Tepat Sasaran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 menyebut bantuan kartu prakerja ada yang tidak tepat sasaran. BPK menyebut. bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Sebab diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta,” ujar Isma saat penyampaian IHPS II tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5). Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, M. Rudy Salahuddin mengatakan, program kartu prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia, melalui skilling, reskilling, maupun upskilling.