Penjualan Delta Djakarta segera dibahas di DPRD DKI



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melanjutkan rencana pelepasan seluruh sahamnya di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Rencananya, Pemprov DKI akan mengajukan kajian pelepasan 26,25% saham emiten dengan kode DLTA itu kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S. Uno mengatakan, saat ini, kajian yang akan menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemprov dengan anggota parlemen tengah dipersiapkan. Dia berharap dalam pembahasan nanti, akan tercapai titik temu dengan DPRD DKI Jakarta. "Setelah Lebaran, kami akan kaji bersama dengan DPRD terkait pelepasan saham ini," ujarnya, Selasa (19/6).

Menurut Sandiaga, pelepasan saham Delta perlu segera dilakukan. Apalagi saat ini pasar menyambut baik rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut. Buktinya ada sentimen positif di bursa saham terhadap saham DLTA. "Sejak pengumuman pelepasan saham Delta, ternyata alhamdulillah saham Delta kinerjanya baik. Itu berarti pasar menyambut positif," katanya.


Data RTI menunjukkan, saham DLTA ditutup pada level Rp 5.550 pada akhir perdagangan bursa pada 10 Juni 2018. Dibandingkan awal tahun, year to date (ytd) yang ada di kisaran Rp 4.600, saham DLTA sudah naik sekitar 20%.

Penjualan saham Delta saat pasar saham dalam kondisi baik akan mendatangkan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta. Dengan penjualan saham itu, Pemprov DKI Jakarta berharap bisa mengantongi dana Rp 1 triliun. Salah satu produsen bir asal Filipina, yaitu San Miguel, menjadi salah satu yang tertarik membeli saham DLTA.

Sebelum datang ke DPRD DKI Jakarta, Sandiaga bilang, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan persiapan kelengkapan regulasi dari pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Atas rencana ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkannya. Sebab, Delta setiap tahun berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 30 miliar. "Sangat disayangkan," ujarnya.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyambut baik dan mendukung rencana ini. Terkait PAD, Taufik yakin ada sumber penghasilan lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini