JAKARTA. Kenaikan harga gas elpiji kemasan 12 kilogram (kg) oleh PT Pertamina akhirnya mendapat penolakan dari politisi di Senayan. Penolakan disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (3/1). Harry menegaskan, kenaikan harga menambah beban masyarakat menengah ke bawah yang saat ini terbebani perlambatan pertumbuhan ekonomi. “Partai Golkar minta Pemerintah dan Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji itu. Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh agar harga LPG tidak naik. Kondisi saat ini tidak tepat karena masyarakat sedang menghadapi banyak beban menyusul berbagai kenaikan harga pada tahun lalu seperti harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik,” tegas Harry yang disampaikan lewat siaran pers yang diterima KONTAN. Harry bilang, penghitungan harga elpiji 12 kg harus mempertimbangkan daya tahan masyarakat. Sebab, di satu satu sisi, pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dan Pertamina menurut Harry punya kewajiban melindungi masyarakat dari dampak buruk kesulitan ekonomi.
Penolakan kenaikan harga elpiji bergulir di DPR
JAKARTA. Kenaikan harga gas elpiji kemasan 12 kilogram (kg) oleh PT Pertamina akhirnya mendapat penolakan dari politisi di Senayan. Penolakan disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (3/1). Harry menegaskan, kenaikan harga menambah beban masyarakat menengah ke bawah yang saat ini terbebani perlambatan pertumbuhan ekonomi. “Partai Golkar minta Pemerintah dan Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji itu. Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh agar harga LPG tidak naik. Kondisi saat ini tidak tepat karena masyarakat sedang menghadapi banyak beban menyusul berbagai kenaikan harga pada tahun lalu seperti harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik,” tegas Harry yang disampaikan lewat siaran pers yang diterima KONTAN. Harry bilang, penghitungan harga elpiji 12 kg harus mempertimbangkan daya tahan masyarakat. Sebab, di satu satu sisi, pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN adalah perpanjangan tangan pemerintah. Dan Pertamina menurut Harry punya kewajiban melindungi masyarakat dari dampak buruk kesulitan ekonomi.