Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan, pemerintah akan tetap mempertahankan penerbitan SKB yang di dalamnya berisi imbauan pemerintah pusat agar pemerintah provinsi di dalam menetapkan UMP tahun 2009 tidak melebihi besaran asumsi pertumbuhan ekonomi yang diketok 6%. Untuk itu, lanjut Erman, pemerintah membuka diri dalam menerima masukan dan keluhan terhadap SKB yang diteken tanggal 22 Oktober 2008 tersebut. "Boleh saja (kalau ada yang mau mengadukan gugatan ke Mahkamah Agung). Tapi kalau ada yang tidak jelas, tolong disampaikan tidak jelasnya di mana," ujarnya, Selasa (18/11). Erman mengaku, SKB empat menteri tersebut hanya ditujukan sebagai pedoman untuk pemerintah daerah. Karena itu, bila saat ini sudah ada 12 provinsi yang menetapkan batas UMP tahun 2009 di atas asumsi pertumbuhan ekonomi 6% maka pemerintah pusat tidak akan melakukan peneguran. "Itu bukti kalau pemerintah tidak melarang," imbuhnya.