KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Langkah Amerika Serikat (AS) yang secara resmi menolak solusi global atas penghindaran pajak melalui skema Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 belum mendapat respons konkret dari negara-negara di dunia.

Pemerintahan Donald Trump, lewat memorandum presiden kepada Departemen Keuangan AS, menyatakan mundur dari kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka OECD/G20 dan menyatakan akan melakukan tindakan retaliasi terhadap negara-negara yang menerapkan pajak layanan digital (Digital Services Tax/DST) dan pajak minimum global.

Keputusan tersebut menjadi sinyal tegas dari kebijakan America First Trade Policy, dengan keberatan utama diarahkan pada mekanisme Undertaxed Profits Rule (UTPR). 

Fundamental Tetap Kuat, Pasar Respons Positif Saham BBCA

Baca Juga: Pajak Global Bikin Tax Holiday Kurang Menarik, Pemerintah Siapkan Opsi Ini

AS menilai UTPR sebagai bentuk pemajakan ekstrateritorial yang berpotensi melanggar Pasal 7 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 

Pemerintah AS juga telah menginstruksikan United States Trade Representative (USTR) untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut dalam waktu 60 hari.

Namun hingga akhir April 2025, belum ada tanggapan terbuka dari negara-negara mitra atas langkah AS tersebut. Padahal lebih dari 65 negara telah mengadopsi pajak minimum global, termasuk negara-negara besar seperti Australia, Jepang, Kanada, dan sebagian besar anggota Uni Eropa.

"Hingga April 2025, belum terdapat respons konkret dari negara-negara lain terhadap penolakan AS," tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2026, dikutip Kamis (22/5).

Di Asia Tenggara, hanya Thailand dan Indonesia yang telah menjadwalkan penerapan UTPR, masing-masing mulai Januari 2025 dan Januari 2026.

Baca Juga: Beri Sinyal Pajak Minimum Global Dibatalkan, Airlangga: Kita Lihat Situasi Global

Sementara itu, di Uni Eropa, meskipun sebagian besar negara telah mengadopsi UTPR sejak 1 Januari 2025, belum terlihat reaksi konkret negara-negara tersebut terhadap potensi keberatan dari AS.

Lebih lanjut, Pemerintah Jerman berencana menunda penerapan pajak minimum global. Sementara itu, terkait dengan keberatan AS atas pengenaan DST, India mengumumkan akan membatalkan pengenaan pajak digital/equalization levy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News