KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON. Pentagon menyatakan keprihatinannya, pada hari Selasa (2/3), terkait laporan PBB yang mengindikasikan kemungkinan pemprosesan ulang bahan bakar nuklir untuk bom oleh Korea Utara. Pentagon menyatakan aktivitas tersebut dapat meningkatkan ketegangan dengan Pyongyang.

Kepala Intelijen untuk Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS), Laksamana Muda Michael Studeman, mengatakan, aktivitas Korea Utara yang disorot pekan ini oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dapat dimaksud untuk mendapatkan perhatian pemerintahan Joe Biden dan sebagai alat tawar-menawar untuk pers agar mendapat keringanan sanksi.

Sejauh ini, pemerintahan baru AS tengah meninjau kebijakan dengan Korea Utara.

“Kami mengawasi ini. Dan sangat memprihatinkan ke mana Korea Utara ingin pergi, ”kata Studeman dalam acara virtual tentang teknologi dan keamanan, seperti dilansir Reuters, Rabu (3/3).

Dalam sebuah pernyataan kepada Dewan Gubernur IAEA pada hari Senin, direktur jenderal badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rafael Mariano Grossi, merujuk pada aktivitas di fasilitas nuklir Yongbyong dan Kangson Korea Utara.

Baca Juga: IAEA mengatakan program nuklir Korea Utara telah menyebabkan keprihatinan serius

Ia mengatakan, baru-baru ini ada indikasi beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap yang melayani laboratorium radiokimia. Korea Utara telah menggunakan laboratorium radiokimia di Yongbyon untuk memproses kembali plutonium dari reaktor di sana untuk dijadikan bom nuklir.

Grossi menyebut kelanjutan aktivitas nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran yang jelas terhadap sanksi PBB dan "sangat disesalkan".

Mengacu pada pernyataan Grossi, Studeman mengatakan: “dewan gubernur IAEA mengeluarkan pemberitahuan bahwa ada bukti bahwa Korea mungkin memproses ulang bahan bakar nuklir.

"Jika itu benar, maka itu bisa menempatkan kita pada tingkat ketegangan yang berbeda dengan Korea," katanya.

“Ini mungkin awal dari sesuatu yang dirancang untuk mempengaruhi pemerintahan Biden; ini mungkin cara pertama untuk mendapatkan perhatian pemerintahan baru di sini, di mana mungkin (Korea Utara) akan menggunakan pengembangan pemrosesan ulang ini sebagai alat tawar-menawar untuk semacam keringanan sanksi. ”

Baca Juga: Bandara di Korea Selatan dapat ancaman serangan, pelakunya bocah Amerika 12 tahun

Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang mulai menjabat pada Januari, sedang melakukan peninjauan penuh atas kebijakan Korea Utara menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Editor: Noverius Laoli