KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan, saking krusialnya UMKM dalam perekonomian Indonesia, pada Presidensi G20 Indonesia 2022, pengembangan UMKM menjadi salah satu cara dalam pengentasan kemiskinan. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, UMKM memang punya peranan penting perekonomian Indonesia. Pasalnya, sektor UMKM merupakan tameng yang bisa menghadapi ketika terjadi tekanan ataupun resesi ekonomi. Maklum, 97% serapan tenaga kerja di Indonesia berada pada UMKM, khususnya sektor mikro.

“Selain itu, untuk PDB Indonesia, 60% merupakan sumbangsih aktivitas UMKM. Sehingga UMKM memang punya korelasi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (22/7).

Baca Juga: Generasi Muda Terampil Harus Dipersiapkan Menghadapi Perekonomian Inklusif

Ia menjelaskan, ketika UMKM Indonesia bisa tumbuh dengan solid, maka akan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini pada akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan, khususnya yang termasuk ke dalam kategori rentan miskin. Selain itu, ketika terjadi PHK secara masif, UMKM akan menjadi menyerap para korban PHK tersebut,

Oleh sebab itu, Bhima meyakini UMKM memang punya peran yang vital dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, ia justru prihatin karena sektor yang paling penting ini justru sering dinomorduakan. Contohnya, dalam penerimaan insentif fiskal, pemerintah cenderung memprioritaskan talangan untuk BUMN atau restrukturisasi pinjaman untuk korporasi.

“Padahal selama pandemi, UMKM ini jadi yang terdampak, namun sekaligus dijadikan sandaran pemerintah. Jadi sudah sewajarnya sektor ini diperhatikan dan mendapatkan pertolongan pemerintah,” imbuh dia.

Baca Juga: Arus Data Lintas Negara, Menteri Kominfo Tekankan Kedaulatan Digital

Pertolongan yang dimaksud Bhima ada tiga macam. Pertama, pemerintah memperbesar plafon dan memperluas skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi tetap menjaga level suku bunga yang ada, bahkan diturunkan jika memungkinkan. 

Kedua, adanya pendampingan dan mempercepat proses digitalisasi. Pasalnya, dengan digitalisasi, pelaku UMKM tidak hanya sekadar bisa memperluas pasar, namun juga dapat bahan baku yang paling kompetitif di tengah naiknya harga bahan baku.

Ketiga, UMKM harus terlebih aktif dalam rantai pasok BUMN ataupun swasta. Menurutnya, permasalahan utama yang dihadapi UMKM di berbagai negara adalah masalah hollow in the middle, yakni tidak terhubungnya UMKM dengan sektor usaha industri besar. Artinya pelaku UMKM tidak masuk ke rantai pasok industri.

Baca Juga: Inisiasi Dana Global Bidang Kebudayaan

Bhima mengapresiasi langkah pemerintah yang memperbesar porsi pengadaan barang atau jasa dari UMKM. Ia berharap program ini bisa terus ditingkatkan dan berjalan optimal agar keterlibatan UMKM di rantai pasok bisa semakin besar.

“Pemerintah juga bisa meringankan input biaya produksi yang tengah naik belakangan ini, bisa melalui subsidi yang diperbesar atau  memperlancar arus barang. Berbagai cara tadi bisa digunakan untuk mempercepat recovery UMKM,” pungkas Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati