KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan rasio kerdit perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat rendah, yakni baru sebesar 20%.

Jumlah ini lebih rendah dibanding Singapura yang berada di angka 39%, Malaysia 51%, Jepang 66%, dan Korea Selatan 81%. 

Selain itu, menurut Teten, bedasarkan data BRI, Pegadaian dan PNM pada 2021, 30 juta usaha mikro belum mendapatkan akses pendanaan formal. 7 juta dari jumlah pelaku UMKM tersebut meminjam ke kerabat, 5 juta lainnya meminjam ke rentenir dan 18 juta sisanya belum mendapatkan pembiayaan.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasinya adalah meningkatkan target rasio kredit perbankan ke UMKM dari 20% menjadi 30% pada 2024. Dibentuk pula holing ultra mikro dengan tujuan dapat memberi pembiayaan murah dan cepat kepada pelaku UMKM.

Baca Juga: Sistem OSS Masih Bermasalah, Menko Luhut Singgung Steve Jobs dan Bill Gates

“Platfotm KUR (kredit usaha rakyat) juga sudah ditingkatkan menjadi Rp 371,17 triliun pada tahun 2022. Dan reklaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3% selama 2022,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Ngobrol @Tempo, Tempo Financial Literacy Forum 2022, Selasa, 15 Maret 2022 seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (17/3). 

Dijelaskan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perbankan ke UMKM menjadi 30%.

Di antaranya meningkatkan plafon KUR tanpa agunan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, serta plafon pembiayaan UMKM menjadi Rp 20 miliar dan realisasi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.     Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan peningkatan  pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk kelompok koperasi. 

“Pelaku UMKM yang non bankable atau unbankable diarahkan ke lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Bahana, PNM atau Pegadaian. Selain itu ada juga peningkatan pembiayaan produk ekspor UMKM dan mitigasi risiko pembiayaan,” kata Siti.

Relaksasi dengan subsidi bunga KUR memang sangat baik dan berdampak positif dalam membantu pelaku UMKM untuk bertahan dan melanjutkan bisnis mereka.

Baca Juga: Goodyear Indonesia (GDYR) Bidik Pertumbuhan Penjualan Ban Kendaraan Niaga

Namun diungkapkan Head of IGF Progress, Reza Yamora Siregar, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini, biaya operasional bagi bank untuk menyasar pembiayaan ke UMKM masih sangat tinggi.

“Masih double digit dan bagi bank untuk masuk ke sana masih sangat expensive,” kata Reza dalam diskusi bertema ‘Sinergi Perbankan, E-Commerce dan UMKM dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional’, ini. 

Menurut Reza, di sinilah pentingnya fintech atau akses ke teknologi sebagai salah satu jalan yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko transaksi pembiayaan UMKM.

Editor: Noverius Laoli