KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, penunjukan 12 wakil menteri bukan hal yang tepat. 

Menurut dia, penunjukan 12 wakil menteri justru membuat Kabinet Indonesia Maju semakin "gemuk" dan kontradiktif dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi. Hal itu dikatakan Syamsuddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10). 

"Menggemukkan kabinet jelas bukan pilihan yang tepat bagi Presiden karena belum tentu menjanjikan efektivitas," ujar Syamsuddin. 

Baca Juga: Ini tugas dan perintah presiden Jokowi kepada wakil menteri PUPR John Wempi

Ia menanggapi pelantikan 12 wakil menteri yang dilakukan Presiden Jokowi pada Jumat kemarin. Syamsuddin mengatakan, keputusan Jokowi ini bertolak belakang dengan wacana pemangkasan birokrasi yang disampaikannya. "Apalagi kontradiktif dengan upaya pemangkasan eselon di birokrasi. Jadi ini tidak konsisten," jelas dia. 

Ia menyebutkan, para wakil menteri bertugas membantu menteri. Padahal, kata Syamsuddin, sudah banyak jajaran eselon 1 yang membantu menteri, mulai dari sekretaris jenderal, para direktur jenderal, dan irjen. "Jadi kontradiktif dengan obsesi Presiden menyederhanakan birokrasi," kata dia. 

Baca Juga: Kata Inalum soal Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Menteri BUMN

Hal senada juga disampaikan Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Arya mengatakan, penunjukan para wakil menteri tak sejalan dengan pernyataan Presiden yang ingin membenahi birokrasi, merampingkan birokrasi, sehingga dapat bekerja dengan cepat. 

"Bila struktur kabinet yang akomodatif seperti ini ya susah juga diprediksi bagaimana kinerja pemerintah untuk membenahi birokrasi," ujar Arya.  (Dandy Bayu Bramasta)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penunjukan 12 Wamen Dinilai Kontradiktif dengan Keinginan Jokowi Sederhanakan Birokrasi"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .