KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan per September 2018 turun menjadi 9,66% dari sebelumnya 9,82%. Angka kemiskinan kembali mencatat sejarah sebagai yang terendah sejak 1999. Begitu pula gini rasio juga turun dari 0,389 pada maret 2018 menjadi 0,384.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan penurunan angka kemiskinan antara lain disebabkan karena meningkatnya daya beli petani didorong oleh inflasi yang cukup rendah. Menurut laporan BPS, inflasi Maret-September 2018 sebesar 0,94%. "Harga komoditas juga mengalami penurunan dari Maret hingga September. Seperti beras, sapi, telur ayam ras dan daging ayam ras," jelas dia.

Selain itu, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode Maret 2018–September 2018 tumbuh 3,55%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode yang sama sebesar 2,36% atau Rp 410.670 per kapita. Sementara garis kemiskinan per rumah tangga miskin sebesar Rp 1,9 juta. 

Namun di setiap provinsi tentunya memiliki perbedaan. Salah satunya di DKI Jakarta sebesar Rp 3,34 juta sedangkan di Nusa Tenggara Barat Rp 1,48 juta.

Pertumbuhan rata-rata pengeluaran yang lebih tiggi timbang pertumbuhan garis kemiskinan tersebut yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Angka garis kemiskinan tak menunjukkan banyak perubahan, apalagi sebesar 73,54% disumbang oleh komoditi makananan. Dengan demikian, garis kemiskinan rentan melonjak tinggi apabila harga pangan tidak stabil.

Menanggapi turunnya angka kemiskinan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi upaya pemerintah baik melalui dana bantuan sosial maupun pembangunan infrastruktur. "Pengeluaran pemerintah, bantuan sosial, apapun itu kombinasinya, bagus hasilnya sehingga tingkat kemiskinan turun. Bayangkan kalau naik?," jelas Darmin, Rabu (16/1).

Apalagi, proyek infrastruktur diklaim Darmin mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan dan gini rasio turun. Melihat penurunan angka kemiskinan dan gini rasio, pemerintah akan terus memperkuat bantuan sosial dan jaminan sosial. Utamanya untuk masyarakat rentan miskin.

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonergoro,menyebut pemerintah terus memperhatikan masyarakat rentan miskin untuk dijaga. "Maka jaminan sosial diperkuat untuk kesehatan, pendidikan sampai bantuan pangan non tunai," jelasnya. 

Hal itu antara lain lewat peningkatan indeks bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan bantuan pangan non tunai, subsidi energi, bantuan pendidikan. Begitu pula dengan perluasan antuan iuran kesehatan dan pelepaasan tanah obyek reforma agraria sebesar 57 ribu hektar serta pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 300 ribu hektar.

Sedangkan untuk fokus di 2019 juga pada pengembangan sumber daya manusia. Utamanya untuk meningkatkan produktivitas seperti membuka kesempatan usaha, kredit ultra mikro, dan upaya peningkatan ketrampilan supaya tidak terdorong lagi ke kategori masyarakat miskin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi