JAKARTA. Langkah pemerintah menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 soal tarif anyar pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, tidak lantas membuat sektor properti domestik langsung bergairah. Padahal tarif BPHTB yang baru lebih rendah dari sebelumnya.

Rupanya, kebijakan untuk menerapkan pemangkasan tarif BPHTB dari 5% menjadi 2,5% masih menjadi kewenangan daerah. "Pusat memang menginginkan tarif BPHTB turun 2,5%, namun  kewenangan masih tetap ada di daerah," kata Eddy Hussy, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) kepada KONTAN, Minggu (23/10). 

Kondisi ini, menurut Eddy, membuat pemerintah pusat jadi sulit menerapkan aturan yang sejatinya sudah mulai berlaku sejak 8 September 2016 yang lalu.  Padahal, bila pemerintah daerah langsung menerapkan aturan tersebut, ia optimistis permintaan properti dan bisnis turunannya seperti kontraktor dan barang material bangunan lainnya bakal ikut tumbuh pesat. 

Ada aturan yang lain 

Menurut Harun Hajadi, Managing Director Grup Ciputra, pemerintah daerah jelas keberatan dengan penurunan BPHTB tersebut, lantaran itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. "Padahal, pengembang dan konsumen pasti senang dengan penurunan BPHTB ini," katanya kepada KONTAN (23/10). 

Makanya, untuk menurunkan tarif BPHTB yang saat ini 5% di daerah, Harun menilai masih butuh waktu. Soalnya, pemerintah daerah akan membawa usulan ini ke DPRD setempat mengingat bentuk aturan BPHTB ini adalah peraturan daerah (Perda). 

Selain itu, Arum Prasasti, Sekretaris Perusahaan Jaya Real Property berharap, para pengembang juga perlu ada kemudahan dalam mengurus pembayaran tarif tersebut. Salah satunya adalah mempercepat pengurusan sertifikat kepemilikan properti. "Beberapa pelanggan sangat perhatian dengan kemudahan mengurus sertifikat tersebut," katanya ke KONTAN.

Selain itu, ia menyebut masih ada lagi aturan yang belum terealisasi dengan baik di lapangan, selain penurunan tarif BPHTB,  salah satunya yakni kepastian aturan mengenai komposisi antara rumah susun komersial dan rumah susun bersubsidi.                      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini