KONTAN.CO.ID-JAKARTA. HSBC Global Research menilai penurunan arus investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dalam beberapa bulan terakhir bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan tren global yang melanda banyak negara berkembang.

Chief Indonesia and India Economist, HSBC Global Research, Pranjul Bhandari mengatakan, penurunan FDI saat ini dipicu ketidakpastian perdagangan dan tarif di tingkat global, yang membuat banyak korporasi menahan ekspansi lintas negara.

"Jadi menurut saya, ini pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketidakpastian global yang saat ini melingkupi kita," ujar Pranjul dalam acara Media Briefing yang digelar secara virtual, Jumat (8/8/2025).

Bank Digital Ini Memberikan Bunga Deposito Tinggi Hingga 8,25% Per Tahun

Baca Juga: Ekonom HSBC Ingatkan Indonesia Tak Tertinggal dari Vietnam & Malaysia dalam Tarik FDI

Pranjul berharap, arus FDI dapat pulih ketika ketidakpastian tarif mereda dan aturan baru perdagangan global mulai terbentuk. Namun, ia mengakui kuartal terakhir memang menjadi periode yang lemah bagi masuknya FDI ke Indonesia.

Senada, Head of Equity Strategy Asia Pacific, HSBC Global Research, Herald van der Linde mengatakan, ketidakpastian global membuat banyak perusahaan menunda pembangunan fasilitas baru, termasuk di Indonesia.

"Sangat sulit membangun pabrik jika tidak tahu rezim tarif apa yang akan dihadapi. Jadi dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan menunda hal itu. Itu tidak hanya untuk Indonesia, namun berlaku untuk semua negara di kawasan ini," katanya.

Meski begitu, Herald melihat peluang strategis bagi ASEAN di tengah pergesaran rantai pasok global. 

Ia menyoroti sektor nikel yang sudah menjadi magnet investasi, namun menekankan pentingnya Indonesia menarik FDI di sektor padat karya.

"Akan sangat baik bagi Indonesia jika di masa depan dapat menarik lebih banyak FDI di padat karya, yang sebenarnya dapat mendorong dan memungkinkan permintaan akan tenaga kerja terampil untuk meningkat," kata Herald.

Baca Juga: Data FDI Indonesia 2024 UNCTAD dan BKPM Beda Rp 537 Triliun, Apa Penyebabnya?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News