KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Kebijakan implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan penyimpanan 100% mulai Maret 2025 berpotensi mengalami kendala. Penyebab utama hambatan ini adalah penurunan harga sejumlah komoditas ekspor utama.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memproyeksikan kinerja ekspor pada Maret 2025 hanya akan mencapai US$ 21,73 miliar, turun 1,12% secara bulanan (month to month/mtm).

“Harga komoditas ekspor dan impor keduanya melambat, dengan impor turun lebih tajam terutama karena minyak, sementara ekspor menurun secara moderat akibat turunnya harga batubara dan crude palm oil (CPO),” ujar David kepada Kontan, Jumat (11/4).

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Baca Juga: Kebijakan DHE SDA: Tantangan dan Dampak pada Industri Tambang

Berdasarkan data Big Data, David mencatat bahwa pendapatan eksportir mengalami penurunan lebih tajam dibandingkan belanja importir.

Ia juga menyebut adanya kemungkinan refill BBM oleh Pertamina pada Maret 2025, dengan perkiraan refill terakhir terjadi pada Desember 2024. Selain itu, efek dari bulan Ramadan turut mendorong peningkatan impor.

David merinci pergerakan harga beberapa komoditas pada periode tersebut. Harga batubara terkoreksi sebesar 4,4%, CPO turun 0,85%, dan minyak mengalami penurunan hingga 5,1%.

Namun, beberapa komoditas logam justru mengalami kenaikan, seperti nikel yang naik 5%, tembaga 4,35%, besi 17,7%, dan gas alam sebesar 10,6%.

Baca Juga: Sebulan Berlaku, Wajib Parkir DHE SDA 100% Bebani Pengusaha Tambang?

Mengacu pada data ekspor Januari–Februari 2025, kontribusi ekspor SDA yang mencakup sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 14,87%. Dengan proporsi tersebut, ekspor SDA pada Maret 2025 diperkirakan mencapai sekitar US$ 3,23 miliar.

Meskipun kebijakan DHE SDA 100% telah berlaku pada Maret 2025, potensi realisasi DHE SDA yang masuk diperkirakan hanya sekitar US$ 3 miliar akibat penurunan harga komoditas.

Dengan tren penurunan harga tersebut, efektivitas kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan lebih lanjut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News