KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penurunan mobilitas mudik Lebaran 2025 bukan sekadar anomali, melainkan mencerminkan realitas ekonomi masyarakat yang terhimpit. 

Achmad mengungkapkan bahwa inflasi pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,65% secara bulanan. Meskipun terlihat melandai, harga kebutuhan pokok tetap tinggi, sementara upah pekerja tidak mengalami kenaikan yang cukup cepat untuk menyesuaikan lonjakan biaya hidup.

“Dalam kondisi demikian, biaya mudik yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan oleh-oleh menjadi beban berat. Banyak keluarga akhirnya memilih tetap tinggal di kota dan menunda tradisi tahunan demi menjaga stabilitas keuangan,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (11/4).

NHM Terapkan Keberlanjutan, Bangun Area Nursery untuk Tanaman dan Satwa Endemik

Baca Juga: Cara Daftar Mudik Gratis Jakarta ke Jawa Tengah, Syarat, hingga Jadwal Keberangkatan

Menurut Achmad, potensi pergerakan pemudik yang berkurang hingga 46 juta orang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. 

Estimasi nilai ekonomi yang hilang akibat penurunan ini berkisar antara Rp 93 triliun hingga Rp 232 triliun. Angka tersebut mencerminkan stimulus ekonomi yang gagal tersalurkan ke daerah tujuan mudik, terutama desa dan kota kecil.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada 2025 diperkirakan turun 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 193,6 juta orang yang bepergian pada 2024, kini jumlahnya hanya sekitar 147 juta jiwa.

Achmad juga menyoroti penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai indikator pelemahan daya beli masyarakat. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan konsumsi bensin turun 6%, sementara avtur berkurang 4%.

Baca Juga: Mudik Gratis MS GLOW 2025, Jembatan Silaturahmi di Tengah Tantangan Ekonomi

“Dua indikator ini cukup menggambarkan bahwa mobilitas fisik masyarakat sebagai refleksi daya beli dan semangat mudik mengalami penurunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Achmad menekankan perlunya kebijakan yang mendukung tradisi mudik. Subsidi BBM untuk angkutan umum, pembebasan biaya tol saat mudik, serta penguatan program perlindungan sosial dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, tradisi mudik tidak boleh tergerus oleh tekanan ekonomi, karena selain sebagai bagian dari budaya, mudik juga berperan dalam sirkulasi ekonomi yang adil.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Tarif Tol Turun pada Mudik Lebaran 2025

“Jika dibiarkan, kita berisiko kehilangan momen tahunan yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News