JAKARTA. Penurunan subsidi listrik sebanyak Rp 1 triliun dilakukan tidak untuk mensubsidi lagi orang kaya. Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azhis menyatakan bahwa penurunan Rp 1 triliun tersebut karena adanya penghematan dari subsidi listrik untuk pemakai listrik 6600 VA. "Kami mengategorikan listrik 6600 VA itu sebagai orang kaya," ujar Harry, seusai sidang Paripurna DPR, Senin (03/5). Dia juga membantah bahwa penurunan subsidi listrik hingga Rp 1 triliun itu karena adanya makelar anggaran. "Isu beredar, kita mau bicara isu atau apa, kalau soal makelar tanya saja sama yang tukang isu itu," ujarnya. Sebelumnya Komisi VII DPR menuding bahwa ada makelar anggaran maka adanya penurunan subsidi listrik. Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengatakan bahwa ada perubahan angka subsidi listrik dari yang sudah diputuskan oleh Komisi VII DPR itu sebanyak Rp 56,15 triliun. Ternyata dalam APBN P, subsidi listrik hanya diputuskan sebanyak Rp 55,15 triliun. "Ini ada apa, ada makelar anggaran," ujar Effendi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penurunan Subsidi Listrik Hanya Untuk Orang Kaya
JAKARTA. Penurunan subsidi listrik sebanyak Rp 1 triliun dilakukan tidak untuk mensubsidi lagi orang kaya. Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azhis menyatakan bahwa penurunan Rp 1 triliun tersebut karena adanya penghematan dari subsidi listrik untuk pemakai listrik 6600 VA. "Kami mengategorikan listrik 6600 VA itu sebagai orang kaya," ujar Harry, seusai sidang Paripurna DPR, Senin (03/5). Dia juga membantah bahwa penurunan subsidi listrik hingga Rp 1 triliun itu karena adanya makelar anggaran. "Isu beredar, kita mau bicara isu atau apa, kalau soal makelar tanya saja sama yang tukang isu itu," ujarnya. Sebelumnya Komisi VII DPR menuding bahwa ada makelar anggaran maka adanya penurunan subsidi listrik. Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengatakan bahwa ada perubahan angka subsidi listrik dari yang sudah diputuskan oleh Komisi VII DPR itu sebanyak Rp 56,15 triliun. Ternyata dalam APBN P, subsidi listrik hanya diputuskan sebanyak Rp 55,15 triliun. "Ini ada apa, ada makelar anggaran," ujar Effendi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News