KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana Iran menutup Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai risiko terbesar yang perlu diwaspadai bukan hanya kenaikan harga minyak dunia, melainkan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas pasar keuangan domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pelaku pasar saat ini tidak hanya mencermati pengumuman penutupan Selat Hormuz, tetapi juga menilai tingkat kredibilitas serta durasi kebijakan tersebut.

"Pasar sudah pernah mengalami episode serupa beberapa minggu terakhir. Karena itu reaksi kali ini kemungkinan tidak akan sebesar gelombang pertama, kecuali memang terjadi gangguan nyata terhadap lalu lintas minyak dunia," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: FAO Wanti-Wanti Produksi Beras Global Berpotensi Turun Imbas Cuaca Ekstrem El-Nino

Menurut Yusuf, kondisi ekonomi Indonesia saat ini justru lebih rentan terhadap tekanan pada nilai tukar rupiah dibandingkan dampak langsung dari kenaikan harga minyak. Meskipun harga minyak Brent sempat melonjak ketika konflik memanas, harga tersebut kemudian mengalami koreksi seiring munculnya harapan deeskalasi konflik.

Sementara itu, rupiah masih berada dalam kondisi yang relatif rapuh setelah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah pada awal Juni. Karena itu, jika ketegangan geopolitik kembali meningkat, dampak paling cepat terhadap ekonomi nasional diperkirakan akan muncul melalui pelemahan rupiah dan meningkatnya arus keluar modal asing.

Yusuf menjelaskan bahwa dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat dilihat secara sederhana hanya dari kenaikan harga minyak. Di satu sisi, lonjakan harga energi akan meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Namun di sisi lain, penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) juga berpotensi meningkat.

"Karena itu, yang perlu diawasi adalah kombinasi harga minyak dan kurs. Jika keduanya memburuk secara bersamaan, ruang fiskal akan jauh lebih tertekan dibanding jika hanya salah satunya yang bergerak," katanya.

Ia menilai fokus kebijakan saat ini perlu diarahkan pada upaya menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Menurutnya, Bank Indonesia telah mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan suku bunga serta penguatan berbagai instrumen stabilisasi rupiah.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat cadangan fiskal, mengoptimalkan devisa hasil ekspor (DHE), serta memastikan keamanan pasokan energi agar tidak terlalu bergantung pada kawasan yang sedang mengalami konflik.

"Risiko yang lebih besar adalah jika ketidakpastian geopolitik memicu pelemahan rupiah berkepanjangan, karena dampaknya akan menjalar ke inflasi, biaya utang pemerintah, dan sentimen investor secara bersamaan. Itulah variabel yang menurut saya perlu diawasi paling ketat dalam beberapa hari ke depan," imbuh Yusuf.

Baca Juga: TKD 2027 Berpeluang Naik, Pemerintah Buka Ruang Tambahan Hingga Rp 90 Triliun

Potensi Guncangan Makroekonomi

Pandangan serupa disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita. Ia menilai penutupan Selat Hormuz oleh Iran akan menjadi guncangan besar bagi perekonomian global maupun Indonesia apabila benar-benar direalisasikan.

Menurut Ronny, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia. Gangguan terhadap lalu lintas energi di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan energi secara cepat.

"Bagi Indonesia sebagai net importir, lonjakan harga minyak hampir pasti terjadi secara cepat, bukan bertahap. Dampaknya langsung terasa pada inflasi melalui kenaikan harga BBM dan biaya logistik, lalu merembet ke harga pangan dan kebutuhan pokok," ujar Ronny.

Selain memicu inflasi, tekanan terhadap rupiah juga diperkirakan meningkat. Kebutuhan impor energi yang dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat akan membesar, sementara sentimen risk-off di pasar global berpotensi mendorong terjadinya capital outflow dari pasar keuangan domestik.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak mudah. Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berisiko meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, mempertahankan harga BBM akan meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.

"Jadi skalanya bukan kecil, ini berpotensi menjadi shock makro yang simultan ke inflasi, kurs, dan fiskal sekaligus," tegas Ronny.

Baca Juga: UU P2SK: Bank Indonesia Tak Bisa Tambah Anggaran Tanpa Restu DPR

Strategi Mitigasi Risiko

Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, Ronny menilai pemerintah perlu menyiapkan respons kebijakan yang komprehensif dan berlapis.

Dalam jangka sangat pendek, prioritas utama adalah menjaga pasokan energi nasional serta memastikan stabilitas pasar keuangan melalui koordinasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait.

Sementara dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan harga energi yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian harga BBM secara bertahap yang disertai program perlindungan sosial yang tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat.

Adapun dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempercepat transformasi struktural sektor energi. Upaya tersebut mencakup percepatan transisi energi, peningkatan kapasitas kilang domestik, serta diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

"Tanpa pembenahan struktural ini, setiap gejolak geopolitik global akan terus menjadi sumber kerentanan berulang bagi ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News