KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menerapkan disiplin fiskal yang ketat sembari meningkatkan belanja produktif.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa efisiensi menjadi kunci utama dalam upaya ini.

Oleh karena itu, Prabowo mendorong percepatan implementasi teknologi pemerintah (GovTech) yang saat ini sedang berjalan.

BNP Paribas Asset Management Soroti Peluang Investasi 2026 untuk Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai langkah awal menuju efisiensi, Luhut mengingatkan bahwa sekitar dua bulan lalu, Prabowo telah meluncurkan e-katalog. Ini merupakan terobosan signifikan dalam pengelolaan pengadaan pemerintah. 

"Saat ini, 90% pengadaan pemerintah sudah melalui e-katalog, yang menurut saya sangat efisien. Kita menghemat sekitar 30 hingga 40%," jelas Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).

Baca Juga: Realisasi Bansos Program Keluarga Harapan Capai Rp 11,94 Triliun per 2 Juni 2025

Pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti keberhasilan aplikasi PeduliLindungi saat pandemi COVID-19. 

Selain e-katalog, sistem Simbara juga telah diterapkan untuk semua mineral, menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja berdasarkan sistem terintegrasi.

Luhut menyatakan keyakinannya bahwa dengan GovTech, pemerintah dapat mulai menguji sistem ini pada akhir tahun ini, khususnya untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). 

"Saya pikir ini adalah salah satu program yang kami pahami, transfer langsung tunai kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan transfer ini," pungkas Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News