KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki awal tahun 2024 pemerintah gencar menyalurkan bantuan sosial (bansos). Selain menyalurkan bansos yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), awal tahun ini pemerintah menambah 2 bansos pangan kepada masyarakat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Randy Malinet menyampaikan, berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat kelas bawah atas kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dengan adanya bantuan ini masyarakat kelas bawah tetap bisa melakukan konsumsi secara layak, utamanya saat memasuki bulan Ramadan yang biasanya kebutuhan bahan pokok meningkat dan juga harga-harga merangkak naik.

“Ini penting karena dua bulan lagi masyarakat muslim Indonesia akan memasuki bulan Ramadan dan umumnya pada bulan Ramadan terjadi peningkatan harga imbas dari peningkatan permintaan barang dan jasa dari masyarakat,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (30/1).

Baca Juga: Bansos Jelang Pemilu, Sri Mulyani: Disalurkan dalam Konteks Pelaksanaan APBN

Meski begitu, Yusuf berpendapat dorongan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya banyak disokong oleh konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas, atau berkontribusi 60% dari total konsumsi rumah tangga.

Alhasil dorongan konsumsi rumah tangga dari masyarakat kelas menengah ke bawah relatif lebih kecil. Yusuf menghitung, setidaknya kontribusi bansos yang disalurkan pemerintah akan menyumbang sekitar 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2023.

“Jadi jika asumsinya pertumbuhan di kuartal I 2023 5%, maka faktor dari penyaluran bansos itu sekitar 0,5%,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam APBN 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos Rp 496,8 triliun, naik 12,02% dibanding realisasi 2023.

Pemerintah kemudian menambah 2 bansos baru untuk memitigasi risiko pangan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200 ribu untuk Januari, Februari, dan Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan langsung untuk 3 bulan yakni Rp 600 ribu pada Februari kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: Ekonom Sebut Penyaluran Bansos Masih Belum Tepat Sasaran

Kemudian, penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kg beras/bulan.

Dengan tambahan 2 bansos pangan tersebut, anggaran perlinsos pemerintahan Presiden Joko Widodo mencetak rekor. Bahkan melebihi anggaran perlinsos saat pandemic Covid-19 terjadi di 2020. Tahun 2020 anggaran perlinsos sebesar Rp 498 triliun, termasuk insentif untuk dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi