KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2026. Melalui penugasan kepada Perum Bulog, sebanyak 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11,92 triliun. Berdasarkan warkat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari 2026, penyaluran dilakukan sekaligus setelah anggaran dalam DIPA Bapanas terbit. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk satu bulan alokasi. Secara total, volume yang disalurkan mencapai 664.800 ton beras dan 132.900 kiloliter minyak goreng untuk dua bulan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadhan. Baca Juga: Wamenhaj Sebut Umrah Mandiri untuk Lindungi Masyarakat dari Praktik Ilegal Ia menyebut pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga tetap terkendali.
“Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, kami menyalurkan bantuan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta penerima,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026). Dari sisi pasokan, pemerintah mengklaim stok dalam posisi memadai. Per 13 Februari, total cadangan beras di Bulog mencapai 3,53 juta ton, terdiri dari 3,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 188.500 ton beras komersial. Sementara stok minyak goreng tercatat sekitar 15.000 kiloliter. Sebelumnya, realisasi program bansos beras dan minyak goreng yang telah berakhir per 31 Januari 2026 mencatat distribusi kepada 18.167.117 penerima, dengan total penyaluran 363.300 ton beras dan 72.600 kiloliter minyak goreng. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi. Pemerintah, kata dia, optimistis ketersediaan stok cukup karena produksi beras dalam negeri pada Januari hingga Maret diproyeksikan meningkat signifikan.
Di sisi lain, efektivitas skema bansos pangan dalam bentuk barang dinilai lebih tepat untuk meredam tekanan harga dibanding bantuan tunai. Berdasarkan hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut penyaluran bansos berupa komoditas fisik dapat membantu menjaga stabilitas harga karena langsung menambah pasokan di pasar dibandingkan dengan pemberian bansos tunai. Menurutnya, skema tunai berpotensi memicu
demand pull inflation lantaran daya beli penerima meningkat tanpa diimbangi tambahan suplai.
“Kalau diberikan dalam bentuk barang, stok di lapangan bertambah sehingga harga bisa lebih terkendali. Berbeda dengan tunai yang berisiko mendorong kenaikan harga karena permintaan naik,” ungkapnya kepada Kontan, Selasa, (17/2/2026). Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar cermat mengelola stok agar program bansos tidak justru menggerus cadangan pemerintah. Jika gudang Bulog terkuras, risiko lonjakan harga justru bisa muncul. Nailul menekankan penyaluran bansos harus berjalan seiring dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Skema SPHP diperlukan untuk menjaga harga bagi masyarakat yang tidak menerima bansos, sehingga intervensi pemerintah tidak menimbulkan distorsi baru di pasar.
Baca Juga: Libur Imlek 2026, Kadin Soroti Tren Lonjakan Penjualan Tiket Pesawat hingga Kereta Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
