KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran batuan sosial sebagai jaring pengaman sosial untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi virus corona (Covid-19) telah melebihi 80%.

Sejumlah kendala menghambat penyaluran bansos tersebut. Terutam bagi daerah terluar dan terpencil yang tidak terdapat akses untuk menyalurkan bansos tersebut.

"Pada dasarnya percapaian progres bansos sudah baik, 80% hingga 100%," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat konferensi pers, Rabu (17/6).

Baca Juga: Realisasi belanja bantuan sosial meningkat 30,7% pada Mei 2020

Oleh karena itu Muhadjir mendorong percepatan penyaluran bansos di wilayah klaster tiga yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Selain itu perbaikan ketepatan sasaran penerima juga diperlukan.

Asal tahu saja, saat ini terdapat sejumlah program yang dibuat pemerintah untuk menyalurkan bansos. Ada program reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ada pula yang sifatnya tambahan seperti bansos tunai dan BLT dana desa.

Dana desa dialihfungsikan sebagai jaring pengaman sosial akibat Covid-19. Hingga saat ini sekitar 85% desa telah menyalurkan BKT dana desa tersebut.

"Masih perlu ada langkah agresif agar bagaimana target dari BLT desa ini bisa mencapai 100%," terang Muhadjir.

Kendala geografis juga menjadi alasan sulitnya penyaluran. Oleh karena itu untuk daerah terpencil, penyaluran tidak dilakukan secara bertahap tetapi sekaligus.

Asal tahu saja, pemerintah akan memperpanjang program non reguler untuk bantuan Covid-19. Bantuan akan diperpanjang hingga Desember 2020 kecuali untuk BLT dana desa hanya sampai September 2020 dengan menurunkan nilai manfaat dari 600.000 per bulan menjadi 300.000 per bulan.

Baca Juga: Sampai Mei 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp 843,9 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi