JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan sosial melalui sistem elektronik terganjal. Raden Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengatakan, ganjalan utamanya datang dari luasan daerah Indonesia, kondisi geografis dan juga ketersediaan jaringan untuk melaksanakan transaksi secara non tunai. Khusus untuk belanja sosial berbentuk Program Keluarga Harapan yang ditangani oleh Kementerian Sosial saja misalnya, dia mengatakan, sampai 2019 mendatang, bisa mencapai 35% dari total penerima bantuan saja sudah merupakan hasil luar biasa. "Itu hambatannya," katanya pekan lalu. Pemerintah akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial. Jika selama ini bantuan sosial masih mereka salurkan secara tunai, ke depan, bantuan tersebut akan mereka salurkan lewat bank.
Penyaluran bansos secara elektronik terganjal
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan sosial melalui sistem elektronik terganjal. Raden Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengatakan, ganjalan utamanya datang dari luasan daerah Indonesia, kondisi geografis dan juga ketersediaan jaringan untuk melaksanakan transaksi secara non tunai. Khusus untuk belanja sosial berbentuk Program Keluarga Harapan yang ditangani oleh Kementerian Sosial saja misalnya, dia mengatakan, sampai 2019 mendatang, bisa mencapai 35% dari total penerima bantuan saja sudah merupakan hasil luar biasa. "Itu hambatannya," katanya pekan lalu. Pemerintah akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial. Jika selama ini bantuan sosial masih mereka salurkan secara tunai, ke depan, bantuan tersebut akan mereka salurkan lewat bank.