KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunda program intervensi beras yakni bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan penundaan ini dilakukan agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras. Serta sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April. 

"Tentu kami di Bapanas menindaklanjuti hasil Rakortas Bidang Pangan, sehingga telah disampaikan surat kepada Bulog untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras. Untuk SPHP beras dihentikan sementara per 7 Februari karena telah berjalan dari Januari," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (7/2). 

Jadi Sponsor Raya Run, Bank Raya Dorong Geliat Ekonomi Digital di Surabaya

Baca Juga: Kementan Optimistis Peluang Swasembada Pangan pada 2027 Semakin Terbuka

Lebih lanjut, Arief meminta kepada para pimpinan daerah dan Satgas Pangan Polri dapat membantu pengawasan upaya penyerapan panen petani oleh pemerintah melalui Bulog.

"Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya," jelasnya. 

Adapun program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama inflasi volatile food atau inflasi pangan. Terkini, tingkat inflasi volatile food di Januari 2025 secara bulanan berada di 2,95% dan secara tahunan di 3,07%. 

Baca Juga: Bansos Beras Distop, Pemerinah Alokasikan Rp 16,6 Triliun untuk Serap Gabah Petani

Inflasi pangan tersebut terbilang masih cukup stabil dan tidak terlalu menanjak yang sampai melebihi target pemerintah. Ini menimbang sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada Jumat (31/1) yang telah menyepakati pergerakan tingkat inflasi komponen volatile food agar dapat berada di kisaran 3% sampai 5%. 

Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300.000 ton, sampai 6 Febuari telah tersalurkan 89.200 ton atau 29,74%. 

Sementara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News