KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah selama tiga bulan telah rampung 100%. Penyaluran tersebut menyasar 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 provinsi dengan jumlah total mencapai 640.000 ton beras. 

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, keberhasilan penyaluran bantuan pangan beras tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait baik. Mulai dari unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, asosiasi, hingga Satgas Pangan Polri. 

Arief mengapresiasi Perum Bulog dan PT Pos Indonesia serta PT Jasa Prima Logistik (JPL) anak perusahaan Bulog dan PT DNR Logistic sebagai transporter penyaluran bantuan pangan beras.

"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik," ujar Arief dalam siaran pers, Selasa (18/7).

Baca Juga: Garis Kemiskinan Naik, Penghasilan Rp 550.458 Per Bulan Masuk Kategori Miskin

Arief mengatakan dalam proses penyaluran bantuan ini tentunya mengalami berbagai tantangan di lapangan. Mulai dari validasi data KPM hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru. Seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. 

Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut. 

Arief menambahkan, bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program bantuan ini. 

"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama 3 bulan ke depan,” ujar Arief.

Baca Juga: BPS Catat Harga Sejumlah Komoditas Pangan Ini Naik Pada September 2022-Maret 2023

Ia mengatakan, penambahan periode bantuan ini diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi ke depan. Menurutnya, upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat.

Adapun berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional bulan Juni 2023 secara tahunan berada di angka 3,52% atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4% dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya 4,35 persen. 

Sedangkan secara bulanan, inflasi Juni terhadap Mei 2023 tercatat sebesar 0,14% atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,09%. 

Namun demikian, capaian inflasi Juni 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati