KONTAN.CO.ID - BOGOR. Keinginan pemerintah memperbaiki penyaluran bantuan pangan ke masyarakat kurang mampu dari yang awalnya berbentuk fisik menjadi non tunai mengalami masalah. Dalam hasil evaluasi pelaksanaan penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai yang dilakukan Presiden Jokowi bersama menteri terkait di Istana Bogor, Selasa (5/12) salah satu masalah yang mengemuka soal data keluarga penerima manfaat. Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, data penerima manfaat program tersebut masih belum
clear. Pemerintah perlu untuk memperjelas kembali data tersebut.
Pasalnya, pemerintah tidak bisa memastikan lagi, apakah data yang ada saat ini masih sesuai dengan kondisi kekinian atau tidak. "Jadi memang harus kami cek lagi apakah penerima masih ada atau tidak, meninggal atau belum supaya nantinya tidak terjadi penerima ganda," katanya, Selasa (5/12). Puan mengatakan, untuk mengatasi permasalahan data tersebut, pihaknya pekan ini akan menggelar rapat sinkronisasi data. Rencananya, dalam sinkronisasi data tersebut pihaknya akan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil dan mencocokkannya dengan data penerima bantuan milik Kementerian Sosial. Pemerintah mulai tahun ini memperbaiki penyaluran bantuan pangan. Dalam uji coba yang mulai dilakukan pada 2017 ini, penyaluran bantuan pangan non tunai dilakukan terhadap 1,2 juta keluarga penerima manfaat di 44 kota. Total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut Rp 1,7 triliun. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan, tahun 2018, penerima bantuan pangan non tunai tersebut akan ditingkatkan menjadi 10 juta. Tapi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar peningkatan jumlah tersebut dibatalkan. Dia memerintahkan jajarannya untuk tetap mempertahankan jumlah penerima bantuan pangan non tunai di angka 1,2 juta keluarga penerima. Perintah diberikan karena dia ingin memastikan terlebih dulu bahwa pelaksanaan bantuan pangan non tunai berhasil dan tepat sasaran. Maklum saja, jika penyaluran bantuan pangan non tunai ditingkatkan menjadi 10 juta, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membantu 15 keluarga penerima mencapai Rp 21 triliun. Jokowi mengatakan, anggaran tersebut besar. "Jangan ditambah dulu, cek, evaluasi agar di lapangan ini jalan baik," katanya.
Bertahap Puan mengatakan, dari hasil evaluasi pemerintah memutuskan, penerima bantuan pangan non tunai tetap akan ditambah. "Bertahap," katanya. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, jumlah penerima bantuan pangan non tunai akan ditambah 2,7 juta sehingga menjadi 3,9 juta penerima. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
