KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan aplikasi transportasi online mulai menyalurkan bonus hari raya (BHR) kepada para mitra driver ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir online (kurol). 

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan mitra driver produktif dan berkinerja baik akan mendapat BHR 20% dari rata-rata pendapatan bulanan di 12 bulan terakhir. Sementara untuk sisanya, besaran BHR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan disesuaikan dengan kinerja.

Namun, pengamat menilai penyaluran BHR sesuai imbauan dari Presiden Prabowo harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi.

Finex Trader Menangkan BYD M6 dalam Promo Get X2

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, mengatakan perusahaan penyelenggara layanan aplikasi memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara memberikan apresiasi kepada mitra dan menjaga keberlanjutan bisnis. 

Baca Juga: Gojek Mulai Salurkan BHR untuk Mitra Driver, Segini Besarannya

Ia bilang, secara teori, perusahaan yang menghadapi biaya besar dan margin keuntungan yang ketat sangat rentan terhadap tambahan beban biaya yang tidak terencana.

Oleh karena itu, Akhmad memandang kebijakan BHR tak  bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas perusahaan.

“Jika ditetapkan tanpa memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan, dampaknya bisa berujung pada peningkatan biaya operasional yang takterkendali, berkurangnya investasi, hingga potensi penurunan jumlah mitra,” kata Akhmad, Senin (24/3).

Menurutnya, kebijakan tersebut juga harus bisa menjaga keseimbangan antara perusahaan dan mitra driver. Ekosistem ekonomi harus terjaga, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain.

Untuk itu, kata dia, kebijakan yang diterapkan  harus dipastikan tetap menjaga keseimbangan dimana mitra driver mendapatkan apresiasi tapi perusahaan juga harus tetap bisa mempertahankan operasional. 

Baca Juga: Sah, BHR Ojol & Driver Online 20% Pendapatan Bulanan, Cek Sejarah & Aturan THR

Ahkmad tetap mengapresiasi langkah perusahaan yang tetap berinisiatif memberikan BHR meski  tidak diwajibkan oleh regulasi. “Namun, penting pendekatan berbasis dialog antara pemerintah, perusahaan, dan mitra driver untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News