KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengejar target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026.

Hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 111.537 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp 13,874 triliun.

Dengan realisasi tersebut, penyaluran FLPP baru mencapai sekitar 31,9% dari target 350.000 unit tahun ini. Artinya, pemerintah masih perlu menyalurkan sekitar 238.463 unit rumah subsidi dalam sisa waktu tahun 2026.

Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah akan kembali menggelar akad massal 62.000 KPR rumah subsidi pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Akad akan tersebar di lebih dari 100 titik pada 36 provinsi dengan melibatkan 36 bank penyalur mitra BP Tapera.

Baca Juga: RI Tunggu Hasil Investigasi USTR, Pemerintah Harap Tarif Ekspor Lebih Kompetitif

Kasubdit Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Achmad Purwo Hardjanto mengatakan, akad massal tersebut juga akan dibarengi dengan akad Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan senilai Rp 880 miliar.

Pembiayaan tersebut akan diberikan kepada 7.100 debitur, terdiri dari 6.873 debitur dari sisi permintaan (demand) dan 227 debitur dari sisi penyediaan (supply).

Purwo berharap akad massal dapat mendorong perbankan mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan. Saat ini terdapat 29 bank yang telah bekerja sama dalam penyaluran KPP, tetapi baru 20 bank yang telah merealisasikan pembiayaan.

"Harapannya dengan adanya akad massal, apalagi ada Rp 880 miliar dari Bank BRI, mudah-mudahan bisa mendorong dan lebih cepat lagi mencapai target," kata Purwo di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Secara keseluruhan, realisasi KPP hingga 23 Juli 2026 telah menjangkau 98.163 debitur dengan nilai Rp 21,5 triliun. Angka tersebut setara sekitar 59% dari target awal pembiayaan KPP tahun ini sebesar Rp 36 triliun.

Adapun plafon KPP yang ditetapkan pemerintah kemudian dinaikkan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun.

Ia menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan realisasi KPP terbesar sejauh ini. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penyelenggaraan akad massal di Batang, Jawa Tengah.

Baca Juga: ​Pengemudi Alphard di Bundaran HI Terancam Pasal Berlapis, Ini Daftarnya

"Untuk KPP ini, justru nomor satu realisasinya adalah di Provinsi Jawa Tengah. Jadi memang sangat bertepatan sekali," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menyatakan optimistis target 350.000 unit FLPP pada tahun ini tetap dapat dicapai. Pemerintah mengandalkan peningkatan penyaluran rumah subsidi serta kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang untuk mengejar target tersebut.

Penyaluran rumah subsidi sendiri meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi tercatat sebanyak 228.000 unit pada 2023 dan meningkat menjadi 278.000 unit pada 2025.

Menurut Maruarar, peningkatan tersebut menjadi modal untuk mengejar target FLPP tahun ini sekaligus menopang Program Tiga Juta Rumah.

Berdasarkan data BP Tapera, realisasi FLPP sepanjang 2026 menunjukkan penyaluran yang cukup berfluktuasi. Pada Januari 2026, penyaluran tercatat sebanyak 7.312 unit, kemudian meningkat menjadi 14.522 unit pada Februari dan 19.250 unit pada Maret.

Penyaluran kemudian mencapai 13.373 unit pada April dan 10.230 unit pada Mei. 

Baca Juga: Jelang Panen, Petani Tembakau Desak Pemerintah Tinjau Pembatasan Nikotin dan Tar

Memasuki Juni, realisasi kembali meningkat menjadi 26.844 unit. Sementara hingga 22 Juli 2026, penyaluran pada bulan berjalan telah mencapai 18.297 unit.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pada sejumlah bulan tahun ini lebih tinggi. Pada Juni 2025, misalnya, penyaluran FLPP mencapai 23.102 unit, lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 26.844 unit. 

Demikian pula realisasi hingga 22 Juli 2026 sebanyak 18.297 unit, dibandingkan realisasi Juli 2025 yang tercatat 11.411 unit dalam data pembanding BP Tapera.

Dari sisi pasokan, BP Tapera mencatat terdapat potensi 135.693 unit kavling yang dapat mendukung penyaluran FLPP. Selain itu, sebanyak 1.646 unit masih dalam tahap pembangunan, 20.042 unit berstatus ready stock, dan 29.768 unit berada dalam proses perbankan.

Sementara dari sisi permintaan, terdapat 16.718 unit yang telah lolos subsidy checking, 6.103 unit dalam proses analisis kredit, serta 2.755 unit telah mengantongi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K). Adapun sebanyak 14.244 unit berada pada tahap akad.

Data BP Tapera juga menunjukkan penerima manfaat FLPP tahun ini masih didominasi kelompok pekerja. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 71.250 penerima masuk dalam kelompok pegawai, karyawan, atau buruh berdasarkan pengelompokan BP Tapera yang mengikuti klasterisasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: BI Optimistis Insentif Baru Mampu Mengerek Kredit UMKM

Secara lebih rinci, kelompok swasta menjadi penerima terbesar sebanyak 60.044 unit. Kemudian kategori lainnya mencapai 37.529 unit dan buruh sebanyak 11.206 unit.

Program FLPP juga telah menjangkau sejumlah profesi lain. Tercatat sebanyak 961 guru, 260 polisi, 173 perawat, 150 petani, dan 122 tenaga kesehatan masyarakat telah memperoleh pembiayaan FLPP sepanjang tahun ini.

Selain itu, terdapat penerima dari kelompok pekerja berpenghasilan tidak tetap, antara lain nelayan sebanyak 16 penerima, pengemudi ojek daring empat penerima, dua wartawan, satu asisten rumah tangga, serta satu pengemudi Grab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News