KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Pembangunan Daerah (BPD) nampaknya akan menjalani tahun 2024 sebagai tahun yang menantang. Hal ini tercermin dari survei Bank Indonesia yang memproyeksikan penyaluran kredit baru perbankan akan mengalami perlambatan, namun hanya BPD yang diramal bakal terkoreksi hingga 15,3% di awal tahun tahun ini.

Jika melihat laporan Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan BI, di antara kategori bank hanya BPD yang SBT penyaluran kredit baru per Desember 2023 paling kecil di antara Bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah.

Dalam rinciannya, SBT penyaluran kredit baru BPD per Desember diperkirakan hanya 13,7%, sementara SBT penyaluran kredit baru Bank Umum sebesar 76,5%, dan Bank Umum Syariah 100%.

Menanggapi proyeksi BI tersebut, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi mengatakan tantangan BPD dalam menyalurkan kredit baru tahun 2024 disebabkan oleh beberapa sektor lapangan usaha yang cenderung wait and see.

Baca Juga: Laju Kredit UMKM Melambat Tahun Lalu, Begini Kata Bankir

Alhasil segmen kredit bank melalui kredit investasi akan menurun, karena banyak korporasi yang menahan diri untuk ekspansi bisnisnya.

"Di tahun 2024 ini kami melihat beberapa segmen akan cenderung wait and see terutama yang terdampak oleh kebijakan pemerintah seperti kredit investasi, sehingga kami melihat kredit investasi ini akan slow down di tahun 2024," kata Yuddy kepada Kontan, Selasa (23/1).

Di samping itu sebagai Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), Yuddy juga menilai penyaluran kredit baru BPD tahun ini akan ditopang oleh segmen kredit konsumsi. Pasalnya kredit ini paling dominan di kelompok BPD termasuk BJB sendiri.

Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri masih didorong oleh konsumsi dan belanja pemerintah. 

"Jadi saya kira kredit di BPD masih akan tumbuh dengan baik, walaupun tetap selektif pada beberapa sektor agar tidak berdampak pada pemburukan NPL," terang Yuddy.

Di sisi lain, tantangan terbesar BPD tahun ini adalah terkait permodalan, dimana Yuddy menyebut masih ada 12 BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun. Hal ini harus segera dipenuhi sebelum batas akhir Desember tahun 2024, jika tidak mau turun kasta menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Juga: Bos BTN Sebut Penjualan Aset Busuk Topang Fee Based Income Sepanjang 2023

Melalui Asbanda dan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, Yuddy mengatakan BPD terus didorong untuk masuk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) yang nantinya akan menjadi win win solution. Saat ini sudah ada beberapa BPD yang mulai menjajaki potensi tersebut. 

Adapun yang belum mengambil langkah untuk memenuhi modalnya, Yuddy menyarankan BPD harus bergerak cepat karena upaya melalui KUB maupun penambahan modal dari pemegang saham existing memerlukan waktu yang tidak singkat.

Editor: Tendi Mahadi