KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan mulai bergerak awal 2026, meski belum sepenuhnya optimal di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah bank mencatat realisasi penyaluran masih berada di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), realisasi penyaluran KUR sepanjang 2025 mencapai Rp 270 triliun atau setara 96% dari target Rp 280 triliun. Pada 2026, pemerintah meningkatkan plafon penyaluran menjadi Rp 308,41 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 270,08 triliun. Sebagai penyalur KUR terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan KUR sebesar Rp 31,42 triliun hingga Februari 2026. Angka tersebut setara 17,46% dari total alokasi BRI tahun ini sebesar Rp 180 triliun. Penyaluran tersebut telah menjangkau sekitar 643 ribu debitur UMKM di seluruh Indonesia.
Dari sisi komposisi, penyaluran KUR BRI didominasi sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta jasa lainnya dengan porsi mencapai 64,13%. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 13,25 triliun atau 42,18% dari total penyaluran, mencerminkan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Hasil Investasi Industri Asuransi Jiwa Tumbuh 103,1% pada 2025, Ini Kata Zurich Life Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung sektor UMKM. “BRI akan terus berjalan beriringan dengan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada pembiayaan semata, tetapi juga diiringi dengan pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (2/4/2026). Komitmen tersebut turut tercermin dari capaian debitur yang naik kelas, yakni sebanyak 213 ribu debitur atau setara 22,23% dari target 962 ribu debitur pada 2026. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk telah menyalurkan KUR sebesar Rp 7,35 triliun kepada 59.327 pelaku UMKM hingga Februari 2026 atau sekitar 17,92% dari target tahunan sebesar Rp 41 triliun. Penyaluran ini juga didominasi sektor produksi. SVP Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan menyampaikan, “Penyaluran KUR didominasi sektor produksi sebesar 61,83% atau Rp 4,54 triliun, dengan sektor pertanian mencapai Rp 2,21 triliun,” ujarnya. Dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) KUR Bank Mandiri tetap terjaga di bawah 1%. Untuk menjaga kualitas tersebut, Bank Mandiri mengandalkan pendekatan ekosistem berbasis rantai nilai (closed-loop) yang menghubungkan nasabah wholesale dengan pelaku UMKM. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mencatat penyaluran KUR sebesar Rp 1,7 triliun kepada 7.607 debitur hingga Februari 2026, dengan dominasi sektor perdagangan. Realisasi tersebut dinilai masih sejalan dengan target.
Baca Juga: Merger Aset Manajer, BNI Lepas 99,9% Saham BNI Aset Manajemen ke Danantara Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan, “Secara alokasi proporsional hingga Februari 2026 telah mencapai 104%,” ujarnya. Adapun rasio NPL KUR BNI berada di level 2,70% dan ditargetkan tetap terjaga sepanjang tahun ini. BNI menilai sektor perdagangan, pertanian, industri, dan jasa masih menjadi penopang utama penyaluran KUR, termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan. Untuk mempercepat penyaluran, BNI mengandalkan digitalisasi proses kredit guna meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis kelayakan debitur. Di sisi lain, Bank BPD DIY mengakui penyaluran KUR di awal tahun masih belum optimal. Hingga 27 Maret 2026, realisasi baru mencapai Rp 194,2 miliar dari total kuota Rp 1,2 triliun. Direktur Pemasaran Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto menyebut, “Penyaluran KUR pada awal tahun 2026 belum optimal karena ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada perkembangan usaha UMKM,” ujarnya. Dari sisi kualitas kredit, rasio NPL KUR BPD DIY meningkat dari 2,69% pada Desember 2025 menjadi 3,1% pada Januari 2026. Meski demikian, perseroan optimistis rasio tersebut dapat ditekan kembali di bawah 3%. Sejumlah sektor seperti perdagangan, akomodasi, pertanian, dan pariwisata dinilai masih memiliki potensi pertumbuhan, terutama di wilayah Yogyakarta. Untuk menggenjot penyaluran, BPD DIY memperkuat strategi melalui peningkatan kualitas SDM, selektivitas kredit, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah dan komunitas bisnis.
Baca Juga: Inflasi Medis Masih Jadi Tantangan bagi Asuransi Kesehatan Tahun Ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja penyaluran KUR, khususnya pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), masih terjaga dengan baik. Baik dari sisi penyaluran maupun kualitas kredit, kondisi KUR dinilai relatif stabil. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, “Secara umum OJK menilai kondisi penyaluran dan rasio NPL KUR pada Himbara terjaga sejalan dengan perkembangan KUR nasional,” ujarnya. Namun demikian, OJK mengingatkan bahwa penyaluran kredit UMKM bersifat siklikal. “Penyaluran kredit UMKM termasuk KUR bersifat siklikal karena sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan permintaan kredit segmen UMKM,” jelasnya.
OJK juga mencatat sejumlah faktor risiko seperti penurunan daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi sektor riil yang dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah. “Menurunnya daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi sektor riil membuat usaha kecil ikut terdampak,” kata Dian. Untuk itu, perbankan diminta memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, serta membentuk pencadangan yang memadai. “Bank wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik, termasuk membentuk CKPN yang memadai sebagai antisipasi risiko,” ujarnya. Selain itu, OJK membuka ruang bagi restrukturisasi kredit bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha, sebagai langkah menjaga kualitas kredit tanpa menghambat pemulihan sektor UMKM. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
