JAKARTA. Pemerintah menargetkan porsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor produksi meliputi pertanian, perikanan, dan industri sebesar 40% di tahun ini. Target tersebut naik hampir dua kali lipat dibanding realisasi tahun lalu yang sebesar 22%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menginginkan penyaluran KUR untuk sektor produksi pertanian lebih merata pada komoditas-komoditas selain padi. "Tidak hanya untuk padi, tapi juga bisa tebu, bawang merah, dan lain-lain," kata Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kantornya hari ini, seperti dikutip KONTAN dalam siaran pers, Jumat (20/1).

Dalam rapat tersebut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, dan pejabat kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

Sepakat dengan Darmin, Muliaman menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah bagaimana menggeser alokasi KUR ke sektor-sektor produksi. "Itu pekerjaan rumah besar bagi kita. Sektor produksi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perdagangan. Kita perlu segera mendiskusikan landing model yang sesuai dengan karakteristik sektor produksi tersebut," kata Muliaman.

Terkait hal tersebut Rini Soemarno menyebut adanya faktor lain yang harus dijadikan perhatian. Menurutnya, pendataan menjadi penting untuk peningkatan penyaluran KUR sektor produksi.

Untuk diketahui, total plafon penyaluran KUR tahun ini adalah sebesar Rp 110 triliun. Angka ini berlaku sejak 1 Januari 2017 sehingga tidak merugikan penyalur yang telah menyalurkan KUR di tahun 2017 sebelum plafon penyaluran KUR ini ditetapkan.

Adapun porsi penyaluran KUR berdasarkan skema, yaitu sebesar 81% untuk KUR mikro, 18% untuk KUR ritel dan 1% untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Subsidi bunga KUR mikro berubah menjadi 9,55%.

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun atau 94,4% dari target penyaluran Rp 100 triliun dengan risiko kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 0.37%. Penyaluran dilakukan kepada 4,36 juta debitur.

KUR mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 65,6 triliun (69,5%), diikuti dengan KUR ritel sebesar Rp 28,6 triliun (30,3%), dan KUR TKI sebesar Rp 177 miliar (0,2%).

BRI menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 69,4 triliun, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 triliun, dan BNI sebesar Rp 10,3 triliun. Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan penyalur lainnya.

Sementara berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk provinsi di luar pulau Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kinerja tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini