KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program penerimaan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 2,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sedianya akan diserahkan pada bulan ini, harus diundur April mendatang. Pemerintah mengaku, mundurnya hal tersebut lantaran terkendala beberapa masalah internal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sekretaris Eksekutif Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widanto menjelaskan, masalah yang dihadapi Kemensos itu terkait kesiapan dalam tiga hal. Pertama, soal kesiapan e-warung yang masih belum merata di sejumlah daerah.

Adapun, e-warung merupakan tempat bagi para KPM untuk membelanjakan dana BPNT. Menurut Bambang, dari evaluasi di Januari 2018, ternyata masih ada persediaan barang di e-warung yang masih disatukan oleh Kemensos. "Seperti telur dengan gula yang dipaketkan menjadi satu, itu kan tidak boleh sebetulnya," ungkap dia kepada KONTAN, belum lama ini.

Kedua, terkait data yang diterima perbankan dari Kemensos yang masih perlu divalidasi. Padahal, menurutnya, bank sudah tidak perlu memvalidasi lagi data yang diberikan Kemensos. "Data yang ada dari Kemensos seharusnya diolah sendiri, sehingga bank tinggal terima jadi," tambah dia.

Hal tersebut juga dirasakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sebagai salah satu bank yang ditunjuk dalam program BPNT. Direktur BBTN Budi Satria mengatakan, dalam praktek di lapangan perbankan juga melakukan verifikasi terhadap KPM.

Verifikasi itu berupa apakah KPM pindah tempat tinggal, KPM sudah meninggal, atau KPM sudah naik kelas perekonomiannya, sehingga tidak perlu terdaftar sebagai penerima atau bahkan sudah meninggal.

"Jika terdapat perbedaan data itu biasanya data tersebut kami koordinasikan kembali dengan Kementrian terkait, untuk diperbaiki," ujar Budi kepada KONTAN saat dikonfirmasi.

Kemudian yang ketiga soal registrasi dengan bank yang masih belum efektif. Sebab, untuk mendapatkan kartu dari bank para KPM yang berada di daerah masih merasa kesulitan.

"Jadi saat ini untuk registrasi kartu di lepas ke bank saja, nantinya Kemensos uang akan mengatur kapan KPM bertemu dengan bank dan sebagainya," tambah Bambang.

Nah, dengan tiga kendala itu, maka tak heran jika target penerimaan BPNT 1,2 juta KPM di Januari 2018 masih meleset 13%. Menurut Bambang, Kemensos perlu menyelesaikan permasalahan tersebut agar target 1,2 juta KPM terealisasi seluruhnya.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. "Presiden berpesan selesaikan dulu yang 1,2 juta KPM baru boleh ekspansi," tegasnya. Meski mundur, pihaknya menjamin 2,6 juta KPM masih akan tetap menerima bantuan beras sejahtera (rastra).

Sebab, beras merupakan indikator dalam perhitungan kemiskinan di tanah air. Terlebih di Maret nanti akan dilakukan survei terhadap kemiskinan. "Maka itu kami menundanya di April agar angka kemiskinan tetap terjaga," tutur Bambang.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan pihaknya sedang membenahi kesiapan dalam proses transaksi. Pihaknya pun mengaku tidak ada masalah terkait data penerima.

"Data yang kita punya data cukup baik, terakhir di update tahun 2015 oleh BPS, selanjutnya kita membuat sistim IT online namanya SIKS NG  agar Pemda bisa mandiri menverifikasi datanya," sambung Andi. Adapun saat ini dari 514 kab/kota baru hanya 288 kab/kota yang respon dan akan terus bertambah.

Kendati mundur, baik Bambang dan Andi optimistis target akhir tahun sebanyak 10 juta penerima BPNT akan tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie