KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menembus 102.900 unit hingga pertengahan Juli 2026. 

Pemerintah pun optimistis target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini dapat tercapai.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BP Tapera, perbankan penyalur hingga pengembang perumahan. 

Baca Juga: Indonesia Resmi Jadi Anggota Pendiri Organisasi AI Dunia

Menurutnya, peningkatan penyaluran rumah subsidi menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak.

"FLPP bukan program baru, melainkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto penyalurannya terus meningkat. Kami optimistis target 350.000 rumah subsidi pada 2026 bisa tercapai," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar dalam keterangan pers, Jumat (17/7/2026). 

Ara menjelaskan, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui FLPP meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, penyaluran mencapai 228.000 unit, kemudian naik menjadi 278.000 unit pada 2025. Sementara hingga pertengahan Juli 2026, realisasinya telah melampaui 102.900 unit.

Ia menegaskan BP Tapera memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan bagi MBR. 

Oleh karena itu, lembaga tersebut dituntut menjaga integritas, memenuhi target penyaluran, serta menghadirkan berbagai terobosan dalam pelayanan.

"BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan, serta bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kita adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak," kata Ara.

Ara pun mengungkapkan telah meresmikan Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta Pusat. Menurutnya, kantor baru tersebut diharapkan memperkuat tata kelola lembaga sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah.

Baca Juga: BPK: Hanya 36 Wajib Pajak Nikmati Insentif Tax Holiday Rp 7,26 Triliun

Kantor tersebut akan menjadi pusat koordinasi strategis BP Tapera, termasuk pengelolaan pembiayaan perumahan nasional dan pengembangan Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA). 

Keberadaan fasilitas baru itu juga diharapkan mempercepat layanan kepada peserta, pekerja, pemberi kerja, perbankan penyalur, serta pengembang rumah subsidi.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, mengatakan perpindahan kantor menjadi momentum bagi BP Tapera untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan dana pembiayaan perumahan secara berkelanjutan.

"Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir terutama Pak Menteri PKP. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk MBR," ujar Heru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News