KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini kuartal I-2021 ekonomi dalam negeri bisa masuk dalam zona positif. Optimisme Menkeu didasari atas penemuan vaksin corona virus disease 2019 (Covid-19) hingga vaksinasi dan belanja negara sebagai motor penggerak.

Sri Mulyani menyampaikan dalam rangka penanganan Covid-19 tahun depan, vaksinasi dan langkah-langkah protokol kesehatan menjadi sentimen utama ekonomi. Keberhasilan pengendalian virus corona akan menentukan arah rebound dan recovery ekonomi.

“Ekonomi kita bisa rebound dan recovery secara terus menerus, itu tentu tergantung dari penangann Covid-nya sendiri,” ujar Menkeu dalam acara Outlook I Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan, dan Reforma Agraria, Jumat (11/12).

Adapun total target vaksinasi di Indonesia sebanyak 107 juta orang pada tahun 2020 hingga 2022. Dari angka tersebut sebanyak 32 juta orang masuk dalam skema vaksinasi program sedangkan 75 juta orang masuk dalam skema vaksinasi mandiri.  

Baca Juga: Raih suntikan modal Rp 30 miliar, startup minuman Haus bakal peluas jaringan

“Kita berhadap dengan adanya vaksin dan langkah-langkah protokol kesehatan, maka kita tetap bisa mengendalikan Covid-nya. Dengan demikian kegiatan ekonomi sosial masyarakat bisa dinormalisir, dan itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih,” ujar Menkeu.

Dari sisi fiskal, Menkeu mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2021 siap untuk mendukung ekonomi dalam negeri, termasuk penanganan kesehatan. Setali tiga uang Rp 2.750 triliun belanja negara di arahkan dalam tujuh langkah strategis.

Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 550 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun dialokasikan untuk antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinasi, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga: Ini upaya Paramount Land kejar target marketing sales di penghujung tahun

Ketiga, perlindungan sosial sebesar Rp  408,8 triliun dengan prioritas antara lain program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, kartu sembako, dan penerima iuran bantuan (PBI) JKN. Keempat, infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun dengan arah penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.

Editor: Noverius Laoli