JAKARTA. Penyebaran 1,6 juta guru PNS akan diratakan. Keputusan pemerataan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Presiden, Rabu (18/1).

Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, untuk melakukan langkah tersebut, pihaknya akan segera bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kerjasama dilakukan untuk memetakan daerah baik yang kekurangan maupun kelebihan pasokan guru.

"Akan disinkronkan dulu, supaya nantinya penyebaran dan pemerataan yang dilakukan benar-benar bisa merata," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (18/1).

Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, fokus pemerataan PNS dilakukan kepada guru, karena berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, penyebaran guru saat ini tidak merata sesuai kebutuhan daerah. Guru kebanyakan tersebar di wilayah perkotaan.

Alhasil, kondisi tersebut membuat pelayanan pendidikan di daerah, khususnya pinggiran, perbatasan dan wilayah terpencil tidak maksimal. "Terlalu banyak menumpuk di kota," katanya.

Asman mengatakan, agar pemerataan guru tersebut bisa segera dilakukan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Presiden Jokowi ingin manajemen aparatur sipil negara diperbaiki. Salah satu perbaikan manajemen yang dia minta adalah pemerataan sebaran PNS.

Dia ingin, sebaran PNS disebar secara merata ke seluruh Indonesia, khususnya ke wilayah terpencil, terluar dan perbatasan. Dengan pemerataan tersebut diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan daerah kota.

"Saya minta Menpan RB untuk menghitung lagi sebaran PNS di seluruh wilayah negara kita supaya jelas jumlah dan kualifikasi yang perlu dikurangi atau ditambah di setiap wilayah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia