KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam aturan tersebut PMSE wajib menyampaikan berbagai data dan informasi terkait dengan transaksi perdagangan elektroniknya ke BPS yang mulai ditetapkan pada awal tahun 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar menyampaikan, BPS telah menyiapkan infrastruktur penyampaian data secara elektronik dengan fleksibilitas empat pilihan moda yang bisa diakses melalui platform Indonesia Data Hub (INDAH) atau melalui https://indah.bps.go.id/pmse.

Nusa Halmahera Minerals Libatkan Masyarakat untuk Tambang yang Berkelanjutan

“BPS telah menyiapkan infrastruktur penyampaian data secara elektronik dengan empat pilihan moda, yaitu formulir  elektronik, unggah berkas,pertukaran data menggunakan mesin, dan kunjungan ke kantor BPS,” terang Amalia dalam Sosialisasi Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023, Senin (30/10).

Baca Juga: Setelah 2 Kuartal Melandai, Nilai GTV GoTo Kuartal 3 Naik Lagi 5%

Adapun mengutip pada peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023, terdapat delapan informasi yang wajib disampaikan PMSE kepada BPS. Di antaranya, keterangan umum perusahaan, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, kategori produk, kategori wilayah, transaksi, metode pembayaran, dan jumlah penjual dan pembeli.

Nantinya PMSE wajib memberikan data atau tujuh informasi tersebut kepada BPS setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Amalia mengatakan, atas data yang diserahkan nantinya, BPS menjamin kerahasiaan data PMSE, sebab sudah dilindungi juga oleh UU Nomor 16 tahun 1997 Tentang Statistik.

“Oleh sebab itu, tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data ini dilindungi oleh undang-undang. Juga kami selalu mengacu pada prinsip fundamental statistik negara sesuai dengan PBB (UN Fundamental Principles of official Statistics). Jadi kerahasiaan data kami jaga dari hulu hingga hilir,” ungkapnya.

Adapun Amalia mengungkapkan, aturan ini sejalan dengan perkembangan transaksi digital yang makin meningkat. Tren tersebut memberikan sebuah kebutuhan bagi otoritas untuk memiliki data yang akurat terkait dengan transaksi elektronik secara komprehensif.

“Karena penting bagi pemerintah untuk bisa merumuskan berbagai kebijakan, berbasis data dan fakta yang akurat,” ungkapnya.

Baca Juga: Persiapkan UMKM Hadapi Festival Belanja Akhir Tahun, Lazada Gelar Seller Conference

Sebagai otoritas statistik, BPS yakin adanya pengumpulan data yang lebih komprehensif ini akan membuat pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih konkrit untuk pelaku PMSE juga para konsumen.

Dengan demikian, akan bermuara pada penguatan perkembangan ekonomi di masa depan, mengingat kontribusi ekonomi digital pada perekonomian cukup terlihat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News