KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan program transformasi digital yang inklusif. Diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak agar wilayah di Indonesia terkoneksi internet, baik swasta maupun BUMN.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.

“Tidak bisa sendiri. Tetapi pemerintah tetap sebagai lokomotif. Terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal),” kata Usman Kansong dalam keterangan resminya, Rabu (13/4).

Pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital di tanah air tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan, terutama di wilayah 3T. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), perusahaan nomenklatur di bawah Kementerian Kominfo.

Baca Juga: Kominfo RI Dukung Telkomsel Tuntaskan Target Upgrade Seluruh Jaringan 3G ke 4G/LTE

Salah satu tugas utama BAKTI adalah membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi. BAKTI membangun BTS-BTS (Base Transceiver Station) di wilayah 3T.

Usman menjelaskan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangunkan BTS sedangkan swasta yang akan mengoperasikan. Karena jika swasta yang harus membangun BTS, tentu nilai keekonomian kurang bernilai. Kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang akan membangun BTS.

Pemerintah mengaku hingga akhir 2021, sekitar 80% wilayah indonesia sudah ter-connect internet. Pada 2024 diharapkan sudah semua wilayah terkoneksi internet. Ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind.

Selain pada penyediaan infrastruktur digital, pemerintah juga fokus pada sisi sumber daya manusia (SDM).  Untuk penguatan SDM bisa digital, pemerintah menggelar program gerakan nasional literasi digital. Gerakan ini dilaksanakan oleh Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika).

Pemerintah menargetkan pada 2024 ada 50 juta orang yang sudah terliterasi digital. Gerakan ini memberikan edukasi dasar tentang digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety.

Untuk level menengah ada program digital talent scholarship. Pada program ini bisa tentang digital journalism, big data, artificial intelligences, sampai level metaverse.

Usman menjelaskan, selain kolaborasi dengan perusahaan swasta maupun BUMN, dibutuhkan kerja sama lintas kementerian.

Beberapa kementerian seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan beberapa Lembaga pemerintah lainnya. Leading sector untuk infrastruktur dan literasi digital adalah Kementerian Kominfo sedangkan kementerian lain bisa berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Editor: Yudho Winarto