Menggeliatnya proyek- proyek pembangunan infrastruktur yang ditawarkan pemerintah ternyata tak hanya berimbas ke sektor ekonomi, tapi juga berdampak positif pada industri internet. Diam-diam, para penyelenggara jasa internet (internet service provider) banyak kecipratan rezeki nomplok dari bergulirnya proyek infrastruktur tersebut. Pasalnya, seiring dengan bergulirnya proyek-proyek itu, kebutuhan bandwith pada tender pemerintah meningkat tajam.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W. Sumarlin mengatakan, dua tahun terakhir kebutuhan bandwith pada tender pemerintah sudah mencapai dua megabytes per second (Mbps) hingga lima Mbps. “Tahun ini kami targetkan kebutuhan bandwith pemerintah akan naik jadi 6 Mbps,” kata Sylvia ke KONTAN, Selasa (4/3).

Menurut Sylvia, sektor pemerintah tetap menjadi andalan bisnis penyelenggara jasa internet swasta. Namun, sayangnya, sektor pemerintah yang potensial hanya berada di Jakarta dan kota-kota besar.

Begitu pula dengan sektor BUMN, baru terbatas di kantor pusat. “Untuk daerah-daerah masih belum kami masuki secara maksimal. Untuk BUMN, misalnya, itu kan banyak turunannya di daerah,” papar Sylvia.

Silvia bilang, dari sektor pemerintah tersebut, permintaan terbesar berasal dari satu instansi pemerintahan. Namun, ia enggan menyebut nama instansi itu. Permintaannya bisa melampaui kebutuhan bandwith BUMN atau pun swasta lainnya. “Nilainya minimal Rp 200 juta, karena itu kami harus ikut tender terlebih dulu,” ujar Silvia.

Dia bilang, meningkatnya kebutuhan bandwith pemerintah itu otomatis meningkatkan basis pengguna internet yang kini mencapai 25 juta pengguna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test