JAKARTA. Penyelesaian proyek normalisasi tiga sungai utama di Jakarta yaitu Pesanggrahan, Angke dan Sunter (PAS) diprediksi mundur dari perkiraan awal. Hal ini disebabkan pembebasan lahan untuk proyek tersebut belum kunjung bisa diselesaikan. "Sekarang permasalahan lahan muncul karena pekerjaan mulai memasuki lahan yang dimiliki masyarakat. Pemprov DKI Jakarta mengaku kesulitan dalam proses pengadaan lahan untuk program PAS tersebut," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Mohammad Hasan kepada Kontan, Senin (12/8). Menurut Hasan, bila sebelumnya pekerjaan dilakukan pada tanah yang menjadi milik pengembang atau Dinas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, maka sekarang mulai dilakukan pekerjaan pada tanah masyarakat. Atas dasar tersebut, Hasan memastikan bahwa target penyelesaian proyek ini pun mundur, yakni dari pertengahan 2014 menjadi akhir 2014. "Target mundurnya tidak terlalu jauh, sekitar 6 bulan," ujarnya. Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengalokasikan dana besar mencapai Rp 450 miliar untuk pembebasan lahan guna menyelesaikan proyek multi years tersebut. Jumlah anggaran proyek tersebut melonjak cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 50 miliar per tahun. "Secara dana mungkin tak ada masalah, masalahnya mungkin adalah perlu negosiasi dan dialog dengan masyarakat pemilik lahan tersebut," kata Hasan. Asal tahu saja, proyek PAS ini ditargetkan dapat mengurangi 32 titik rawan banjir dari total 78 titik di DKI Jakarta. Proyek ini dikerjakan sejak tahun 2011 lalu dan berakhir 2014 dengan memakan anggaran Rp 2,3 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penyelesaian normalisasi tiga sungai bakal molor
JAKARTA. Penyelesaian proyek normalisasi tiga sungai utama di Jakarta yaitu Pesanggrahan, Angke dan Sunter (PAS) diprediksi mundur dari perkiraan awal. Hal ini disebabkan pembebasan lahan untuk proyek tersebut belum kunjung bisa diselesaikan. "Sekarang permasalahan lahan muncul karena pekerjaan mulai memasuki lahan yang dimiliki masyarakat. Pemprov DKI Jakarta mengaku kesulitan dalam proses pengadaan lahan untuk program PAS tersebut," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Mohammad Hasan kepada Kontan, Senin (12/8). Menurut Hasan, bila sebelumnya pekerjaan dilakukan pada tanah yang menjadi milik pengembang atau Dinas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, maka sekarang mulai dilakukan pekerjaan pada tanah masyarakat. Atas dasar tersebut, Hasan memastikan bahwa target penyelesaian proyek ini pun mundur, yakni dari pertengahan 2014 menjadi akhir 2014. "Target mundurnya tidak terlalu jauh, sekitar 6 bulan," ujarnya. Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengalokasikan dana besar mencapai Rp 450 miliar untuk pembebasan lahan guna menyelesaikan proyek multi years tersebut. Jumlah anggaran proyek tersebut melonjak cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 50 miliar per tahun. "Secara dana mungkin tak ada masalah, masalahnya mungkin adalah perlu negosiasi dan dialog dengan masyarakat pemilik lahan tersebut," kata Hasan. Asal tahu saja, proyek PAS ini ditargetkan dapat mengurangi 32 titik rawan banjir dari total 78 titik di DKI Jakarta. Proyek ini dikerjakan sejak tahun 2011 lalu dan berakhir 2014 dengan memakan anggaran Rp 2,3 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
