JAKARTA. PT Garuda Indonesia Airline menolak rancangan formula tarif batas atas yang diajukan Departemen Perhubungan. Walhasil, revisi Keputusan Menteri Nomor 9/2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi belum juga selesai menjelang akhir bulan ini. Padahal, sebelumnya Departemen Perhubungan menargetkan revisi aturan itu bisa selesai November 2009. "Pembahasan masih deadlock. Maskapai-maskapai lain sudah setuju dengan perhitungan kami mengenai komponen biaya terhadap tarif tersebut. Hanya Garuda yang belum menerima," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Herry Bakti S. Gumay, Selasa (24/11). Menurut Herry, maskapai milik negara itu meminta Departemen Perhubungan juga memperhitungkan komponen biaya pelayanan nomor wahid yang selama ini identik dengan penerbangan Garuda.

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, pelayanan yang diberikan angkutan udara niaga berjadwal dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, pelayanan dengan standar maksimum, pelayanan dengan standar menengah dan pelayanan dengan standar minimum atau lebih dikenal dengan istilah low cost carrier. Kemudian Pasal 98 menyebut maskapai kelompok kedua dan ketiga merupakan badan usaha yang berbasis biaya operasi rendah yang tetap harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan.

"Garuda merasa selama ini pelayanannya lebih dibandingkan maskapai lain, tapi pada saat peak season harga sama karena ada batas atas. Padahal maskapai lain pelayanannya kurang dibandingkan Garuda, nah karena itu Garuda minta lebih tinggi tarif batasnya. Di situ yang masih deadlock," jelas Herry. Solusi dari permasalahan tersebut, menurut Herry, Departemen Perhubungan akan mencoba mencari titik temu. Setiap kelompok pelayanan, nantinya memiliki selisih 5% satu sama lain. Maskapai yang memberikan pelayanan lebih banyak, berhak mendapatkan harga tiket lebih tinggi 5% ketimbang kelompok di bawahnya. "Jadi dalam revisi aturan yang baru Garuda akan tetap paling tinggi dan maskapai lainnya menyesuaikan sesuai tingkat pelayanannya," katanya.

Hingga berita ini naik, manajemen garuda masih belum bisa dimintai konfirmasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News