KONTAN.CO.ID - JENEWA. Mata dunia masih tertuju pada Myanmar. Aksi represif militer Myanmar dalam proses kudeta di negara tersebut pun kini menjadi sorotan.

Penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar Thomas Andrews mengatakan pada hari Jumat ada "laporan yang berkembang, bukti foto" bahwa pasukan keamanan telah menggunakan amunisi langsung terhadap pengunjuk rasa, merupakan pelanggaran atas hukum internasional.

Baca Juga: Hilang dicuri hampir seabad yang lalu, patung kepala Budha kembali ke China

Thomas mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan karena kudeta militer pada 1 Februari dan menegaskan kembali permintaannya untuk menjalankan misi ke negara itu.

Myint Thu, duta besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, mengatakan akan mempertahankan kerja sama dengan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"Kami tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara ini," katanya.

Selanjutnya: Diancam sanksi oleh Uni Eropa, Rusia siap putuskan hubungan

Editor: Tendi Mahadi