JAKARTA. Penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan hingga Mei 2010 ini mencapai Rp 1,9 triliun dari total pagu sebesar Rp 15,83 triliun. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 2,2 triliun dari total pagu diperkirakan Rp16 triliun.Kepala Biro Humas Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menyatakan, rendahnya penyerapan belanja negara tersebut lantaran banyaknya anggaran proyek pada 2010 ini yang diblokir Kementerian Keuangan. “Saat ini, 14,9% anggaran diblokir dari total pagu 2010 sebesar Rp 15,83 triliun. Yang terbesar adalah pembatalan anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan Rp 800 miliar,” katanya kepada Kontan, Minggu (.Di samping itu, pengelola anggaran sangat hati-hati mempergunakan anggaran untuk proyek pekerjaan pihak ketiga. Maksudnya, sambung dia, pemerintah tidak memberi uang muka untuk beberapa proyek, melainkan langsung membayar di belakang.“Faktor lainnya, laporan unit kerja di daerah yang kerap terlambat. Oleh karena itu, sekarang ini kita menggiatkan pemantauan terhadap unit-unit kerja di daerah dan meningkatkan sistem pelaporan dengan rapor,” kata Bambang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan Rendah
JAKARTA. Penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan hingga Mei 2010 ini mencapai Rp 1,9 triliun dari total pagu sebesar Rp 15,83 triliun. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 2,2 triliun dari total pagu diperkirakan Rp16 triliun.Kepala Biro Humas Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menyatakan, rendahnya penyerapan belanja negara tersebut lantaran banyaknya anggaran proyek pada 2010 ini yang diblokir Kementerian Keuangan. “Saat ini, 14,9% anggaran diblokir dari total pagu 2010 sebesar Rp 15,83 triliun. Yang terbesar adalah pembatalan anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan Rp 800 miliar,” katanya kepada Kontan, Minggu (.Di samping itu, pengelola anggaran sangat hati-hati mempergunakan anggaran untuk proyek pekerjaan pihak ketiga. Maksudnya, sambung dia, pemerintah tidak memberi uang muka untuk beberapa proyek, melainkan langsung membayar di belakang.“Faktor lainnya, laporan unit kerja di daerah yang kerap terlambat. Oleh karena itu, sekarang ini kita menggiatkan pemantauan terhadap unit-unit kerja di daerah dan meningkatkan sistem pelaporan dengan rapor,” kata Bambang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News