KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bila banyak asumsi kalau program tersebut masih belum terlalu dirasakan manfaatnya, Menteri Keuangan Periode 2013 - 2014 Chatib Basrki menilai, masalah yang dihadapi adalah bukan dari besaran jumlah anggarannya. 

"Bukan budget problem, tetapi ability to spend (kemampuan untuk membelanjakan) yang masih limit (terbatas). Isunya, pemerintah masih susah belanja meskipun sudah ada financingnya," kata Chatib Basri, Selasa (8/9). 

Chatib membeberkan analisisnya. Menurutnya, di tengah kondisi ketidakpastian yang dituntut untuk serba cepat ini, masih banyak orang-orang dalam birokrasi yang takut untuk melakukan aksi. 

Ketakutan tersebut berasal dari kekhawatiran keterbatasan data, kekhawatiran adanya kekurangan saat audit, atau bahkan masuknya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ini bisa menghambat spending pemerintah. 

Baca Juga: Ingin selamatkan ekonomi dari Covid-19? Pemerintah perlu fokus kendalikan pandemi

"Kabinet baru itu kan baru dimulai Oktober 2019. Belum punya banyak waktu untuk belajar how to run the birocracy, pada Februari mereka sudah terpaksa untuk work from home akibat Covid-19. Jadi ini problem," ujarnya. 

Chatib juga mengatakan, data perlindungan sosial yang saat ini dipegang oleh pemerintah adalah berdasar data yang dihimpun hingga 2015 saja. 

Untuk menghimpun data teranyar, Chatib Basri mengimbau agar pemerintah mulai out of the box dalam mengumpulkan data. Seperti contohnya, menggunakan data yang masuk lewat Telco Community atau mungkin bisa saja dari mereka yang mendaftar lewat Kartu Prakerja. 

"Dari sini bisa dilihat kelompok-kelompok. Mana yang spring middle class, dan lain-lain. Kalau menggunakan data konvensional, maka kita bakal berkutat di situ-situ saja," tandasnya. 

Sebagai tambahan informasi, hingga 2 September 2020, pemerintah mencatat realisasi program PEN  telah mencapai Rp 271,94 triliun. Angka tersebut setara dengan 39,11% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun. 

Selanjutnya: Pemerintah berikan pelonggaran defisit anggaran daerah untuk tahun 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi