KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka penanganan kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, hingga periode pengujung tahun, penyerapan program yang menyebabkan defisit anggaran ini masih rendah.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 11 November 2020 realisasi program PEN sebesar Rp 386,01 triliun. Angka tersebut baru mencapai 55,5% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun. Artinya di sisa waktu kurang dua bulan pemerintah perlu menyalurkan uang rakyat tersebut sebesar Rp 309,19 triliun.

Rincian realisasi tersebut tersebar dalam enam program besar PEN. Pertama, anggaran kesehatan telah terserap sebesar Rp 34,29 triliun setara 35,3% dari pagu. Kedua, perlindungan sosial Rp 182,54 triliun atau sama dengan 77,9% terhadap total anggaran.

Ketiga, dukungan kepada sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) Rp 32,92 triliun setara 49,9% dari pagu.  Keempat, realisasi dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 95,62 triliun, angka ini mencapai 83,3% dari pagu.

Kelima, insentif perpajakan untuk dunia usaha sebesar Rp 38,64 triliun dengan pencapaian 32% dari total dana yang dianggarkan. Keenam, pembiayaan korporasi senilai Rp 2,001 triliun, setara 3,2% dari pagu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan berupaya melaksanakan program PEN agar tepat sasaran, namun tetap akuntabel. Menkeu bilang pemerintah berupaya agar anggaran program PEN di tahun ini bisa terserap 100%.

Baca Juga: Ini upaya Sri Mulyani cegah korupsi dalam pengelolaan keuangan negara

Namun demikian, Menkeu menyampaikan poin evaluasi yang merupakan hasil survei beberapa lembaga dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial. Kata Menkeu, survei membuktikan cakupan perlindungan sosial makin luas dan targeting semakin baik.

“Hampir semua rumah tangga di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan menerima setidaknya satu bantuan. Meski isu exclusion dan inclusion error masih ada tetapi terdapat perbaikan data bottom up,” kata Menkeu dalam acara Anti-Corruption Summit 4, Rabu (18/11).  

Selain itu, survei juga mengindikasi ketahanan pangan membaik. Ini ditunjang oleh program kartu sembako, bansos sembako, bansos tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang membantu masyarakat atas kebutuhan pangan. Sementara, program keluarga harapan (PKH) tetap didorong sebagai program untuk mengubah perilaku masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan.

Untuk program kartu pra kerja, setelah sempat diberhentikan sementara, akhirnya mengalami akselerasi dan membantu mendorong penerima manfaat kepada pasar tenaga kerja atau wirausaha. “Ini akan terus kita monitor dalam membantu masyarakat agar tidak hanya survive tapi pulih kembali dari dampak pada saat ini,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya: Gara-gara corona, Sri Mulyani sebut belanja negara jadi bengkak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .